Akhirnya Dimiliki Pelindo IV, Komisi I Pertanyakan Kerja Sama di TPK Palaran
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Bentuk kerjasama pengoperasian Terminal Peti Kemas Palaran (TPK), Samarinda, Kalimantan Timur dipertanyakan sejumlah pihak, terutama terkait transparansi keuntungan 26,5 persen yang diperoleh pemerintah kota Samarinda dan status atas aset pemerintah kota pada akhir masa kerjasamanya.
Baca Juga: Benarkah Ja’ang Tidak Pernah Menjadi Komisaris di PT. PSP?
Kerja sama pengoperasian terminal peti kemas Palaran secara konsorsium antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT Pelabuhan Indonesia IV, dan PT Samudera Indonesia, Tbk, yang kemudian dikelola oleh PT. Pelabuhan Samarinda Palaran (PSP) anak perusahaan PT. Samudera Indonesia Tbk disebut-sebut selama 50 tahun terhitung sejak 2012. Selanjutnya pada akhir kerja samanya pelabuhan terminal itu disebut akan menjadi milik PT Pelindo.
Baca Juga: Statusnya Tertulis Swasta di Notaris PT.PSP, Sekda Samarinda: Apa Motifnya?
“Kami mempertanyakan bentuk kerja sama itu. Karena ini menyangkut aset daerah. Kalau kemudian masa kerja sama berakhir maka aset-aset apa saja yang jadi milik Pelindo IV? kemudian apakah pemkot masih mendapat pembagian keuntungan?” tanya Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Samarinda, Suparno, Rabu, 30 Oktober 2019.
Ia pun meminta agar pemerintah kota Samarinda dapat memberikan penjelasan kepada DPRD terkait detail perjanjian kerja sama tersebut.
“Bentuk kerja sama itu yang perlu dijelaskan. Di pelabuhan Palaran itu ada tanah pemkot yang apabila dilepaskan maka perlu persetujuan DPRD,” tegasnya.
Baca Juga: Diduga Ada Perbuatan Melawan Hukum di PT.PSP
Sementara itu, sala satu Komisaris PT.PSP yang mewakili Pemkot Samarinda, Sugeng Chairuddin membenarkan bahwa pada akhir kerja sama pengoperasian TPK Palaran, aset-aset tersebut akan menjadi milik PT.Pelindo IV atau bukan milik Pemkot Samarinda yang selama ini diasumsikan publik.
“Betul, setelah 50 tahun bukan milik pemkot,” kata Sugeng yang juga Sekretaris Daerah.(OY)