SADAP PRESIDEN PRABOWO : KUDETA MERANGKAK YANG GAGAL, KORPS BHAYANGKARA DI UJUNG TANDUK…?

Empat Jenderal Jadi Tersangka, Dari Penyalahgunaan Alat Sadap hingga Tudingan Makar yang Masih Digali Penyidik.

Sebagai otokritik pubik.

Oleh Faisal, S.H., M.H.

Ketua Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI), Koresponden Kalpostonline.com

Samarinda, Kalimantan Timur — Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia adalah tamparan telak bagi institusi penegak hukum, sebuah upaya kudeta merangkak yang berhasil digagalkan di tengah jalan secara tak sengaja, namun telah membuka borok yang selama ini disembunyikan rapi di balik tembok kekuasaan. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pertanyaan besarnya: siapa dalang sebenarnya, dan sejauh mana jaringan ini menjalar?

1. Empat Jenderal dan Jerat Pasal yang Nyata

Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) , Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) , mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) , dan mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH) . Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan memasukkan sejumlah nomor ke server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi yang sah.

Namun, penting dicatat: hingga saat ini, para tersangka belum dijerat dengan pasal makar. Penyidik masih menggunakan jerat pidana penyadapan dan akses ilegal. Dugaan makar masih dalam tahap pendalaman oleh Bareskrim. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penerapan pasal makar memerlukan pembuktian lebih lanjut. Kepala BIN Muhammad Herindra dan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie sama-sama menilai tindakan ini mengarah pada makar, tetapi belum bisa dipastikan tanpa proses peradilan.

2. Kudeta Merangkak yang Gagal dan Separuh Jalan

Apa yang dilakukan LSP dkk adalah bentuk pembangkangan terhadap atasan langsung, yaitu Presiden. Penyadapan yang dilakukan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum apa pun adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sistematis. Upaya ini terhenti berkat laporan petugas internal yang mengetahui penghapusan file sadapan pada Oktober 2026. Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, segera membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Namun, “separuh jalan” yang telah dilalui telah menciptakan preseden buruk: alat sadap negara bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

3. Pembersihan Menyeluruh: Harga Mati agar Tak Terulang

Presiden Prabowo tidak boleh berhenti pada penahanan empat jenderal. Pembersihan menyeluruh di tubuh Polri adalah harga mati. Selama sistem pengawasan internal lemah dan prosedur penyadapan bisa diakali, celah yang sama akan terus ada. Pembersihan harus menyentuh reformasi birokrasi, pengawasan eksternal yang independen, dan transparansi pengadaan alat sadap yang nilainya triliunan rupiah. Tanpa itu, skandal serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.

4. Hapus “Partai Coklat” dan Idiom “Negara Kepolisian Republik Indonesia”

Istilah “Partai Coklat” dan idiom “Negara Kepolisian Republik Indonesia” bukanlah sekadar julukan. Keduanya adalah cermin kegagalan institusi yang telah lama dibiarkan. Kedua istilah ini harus dihapus dari kamus publik, bukan dengan sensor, tetapi dengan bukti nyata bahwa Polri telah kembali menjadi alat negara yang netral dan profesional, bukan alat kekuasaan.

5. Data Sadapan: Hanya untuk End User Dalam Negeri, atau Sudah Terjual ke Luar Negeri?

Pertanyaan paling krusial: ke mana data hasil penyadapan itu mengalir? Jika data sadapan “Ring 1” tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi sebagian telah dijual ke luar negeri, maka ini bukan lagi urusan domestik, melainkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Penyadapan terhadap presiden, pejabat, jurnalis, hingga pengusaha, jika datanya bocor ke pihak asing, adalah bentuk pengkhianatan tingkat tinggi yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan keamanan nasional.

6. Buka Kotak Pandora Hasil Penyadapan: Penting untuk Publik

Penangkapan LSP dkk telah membuka kotak pandora. Publik berhak mengetahui isi kotak itu: siapa saja yang disadap, apa motifnya, dan siapa dalang di baliknya. Polri berjanji akan transparan membuka setiap hasil penyidikan kepada masyarakat. Jika janji itu tidak ditepati, spekulasi dan kecurigaan akan semakin liar. Membuka hasil penyadapan yang tidak sensitif kepada publik adalah kunci pemulihan kepercayaan.

7. Kapolri Suyudi dan Presiden Prabowo: Tegas Membersihkan, Perlu Darurat Sipil atau Militer?

Ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto layak diapresiasi. Namun, ketegasan Presiden Prabowo juga diuji. Jika pembersihan ini hanya berhenti pada level perwira, tanpa menyentuh jaringan kekuasaan di baliknya, maka itu adalah kesia-siaan. Muncul pertanyaan ekstrem: apakah perlu ada darurat sipil atau militer? Tentu saja tidak, jika institusi sipil masih mampu membersihkan dirinya sendiri. Namun, jika Polri terbukti gagal melakukan reformasi internal, maka opsi pengerahan kekuatan lain untuk mengawal pembersihan bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah pilihan terakhir yang pahit, tetapi harus dipertimbangkan jika demokrasi kita benar-benar terancam oleh “negara dalam negara” di tubuh Korps Bhayangkara.

DELIK HUKUM YANG DIGUNAKAN

Berdasarkan keterangan resmi penyidik, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sebagai berikut:

1. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik secara melawan hukum. Ancaman hukuman: 10 tahun penjara.
2. Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Pasal ini mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik. Ancaman hukuman: 6 tahun penjara.
3. Ketiga, Pasal 32 ayat (1) UU ITE junto Pasal 20 huruf C KUHP. Pasal ini mengatur tentang penghapusan sistem informasi elektronik atau data elektronik tanpa hak. Ancaman hukuman: 8 tahun penjara.

Bagaimana dengan Makar? Pasal makar yang dimaksud adalah Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pasal ini belum diterapkan karena penyidik masih mendalami unsur tujuan dan motif di balik penyadapan. Jika unsur makar terbukti di persidangan, ancaman hukumannya dapat mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

SOLUSI TERBAIK : REFORMASI TOTAL DAN PENDALAMAN KASUS, BUKAN SEKADAR PENINDAKAN

Skandal ini tidak boleh berakhir dengan penjara bagi empat jenderal. Jika hanya berhenti di situ, maka kita hanya memindahkan penyakit, bukan menyembuhkannya. Solusi terbaik harus menyentuh akar persoalan: kekuasaan penyadapan yang terlalu besar tanpa kontrol yang memadai.

Pertama, Reformasi Regulasi Penyadapan. Pengaturan penyadapan di Indonesia saat ini tersebar dalam belasan peraturan dan bersifat parsial, sehingga membuka ruang penyalahgunaan. RUU Penyadapan, baik di tubuh BIN, KEJAGUNG, POLRI maupun KPK, yang komprehensif harus segera disusun dan disahkan, yang mengatur secara ketat prosedur, pengawasan, penyimpanan data, dan pemusnahan hasil sadapan. Tanpa payung hukum yang jelas, alat sadap negara akan selalu menjadi pedang bermata dua yang siap menghabisi siapa saja yang berseberangan dengan penguasa.

Kedua, Pengawasan Eksternal yang Nyata, Bukan Formalitas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komjak, Dewas KPK, Pengawas Internal BIN dan Komisi III DPR harus diperkuat kewenangannya, bukan sekadar menjadi macan ompong.
SETARA Institute menegaskan bahwa pengawasan terhadap kewenangan penyadapan tidak boleh hanya bergantung pada kepatuhan internal, tetapi harus ada mekanisme pemeriksaan independen yang mampu mendeteksi penyalahgunaan sebelum kerugian terjadi. Pengawasan yudisial juga harus diperkuat : Hakim harus memegang peran sentral dalam menilai keabsahan tindakan penyadapan melalui mekanisme yg adil dan transparan.

Ketiga, Pembatasan Kewenangan dan Pembersihan Total. Koalisi Reformasi Polri (RFP) mendesak pembenahan struktural, pembatasan kewenangan polisi, serta penguatan pengawasan yudisial. Kapolri Suyudi Ario Seto harus membersihkan Polri dari unsur-unsur “Listyo-an” dan “Solo” yang selama ini membayangi institusi. Pembersihan ini bukan balas dendam politik, melainkan upaya mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang netral, bukan alat kekuasaan.

Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang memfasilitasi operasi sadap ilegal ini. Penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Dalang intelektual dan jaringan di baliknya harus diungkap. Jika data sadapan benar-benar dijual ke pihak asing, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan negara yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan alasan “kepentingan penyidikan”.

Kelima, Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower). Laporan internal yang membongkar kasus ini adalah titik terang di tengah kegelapan. Negara wajib melindungi pelapor dari segala bentuk intimidasi dan balas dendam. Tanpa perlindungan yang memadai, tidak akan ada lagi keberanian dari dalam untuk membongkar kejahatan kekuasaan di masa depan.

PENUTUP: PILIHAN YANG TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR LAGI

Jika Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi hanya menindak pelaku tanpa membenahi sistem, maka skandal ini akan menjadi sekadar tontonan politik yang tidak menyelesaikan apa pun. Negara ini tidak kekurangan jenderal yang bisa dijadikan tersangka; yang negara ini butuhkan adalah institusi yang tidak bisa disalahgunakan oleh siapa pun, termasuk oleh jenderalnya sendiri.

Pembersihan menyeluruh, reformasi regulasi, dan pengawasan eksternal yang kuat adalah harga mati yang harus dibayar. Jika tidak, kudeta merangkak ini hanya akan menjadi bab pertama dari kisah yang lebih kelam: ketika alat negara berbalik melawan pemiliknya sendiri.

~ Faisal. S.H., M.H.

Admin