Guna Peroleh Bantuan Pusat, DPRD PPU Dorong Raperda Pariwisata
PENAJAM, KALPOSTONLINE | Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menilai pembangunan sektor pariwisata di daerah ini belum menunjukkan pengembangan yang signifikan. Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin mengungkapkan, pembangunan sarana dan prasaran pariwisata di Benuo Taka terkendala APBD kabupaten yang sangat terbatas. Contohnya, Pantai Tanjung Jumlai yang menjadi salah satu tempat wisata andalan di PPU yang belum dikelola secara profesional lantaran belum dilengkapi fasilitas pendukung.
Menurut Zainal Arifin, pembenahan pantai Tanjung Jumlai membutuhkan anggaran puluhan miliar. Sebab lahan sekitar tempat wisata bahari itu masih berstatus milik warga.
“Membangun tempat wisata biayanya besar, tidak mungkin menggunakan APBD, itu berat. Seperti pantai Tanjung Jumlai yang garis pantainya sangat panjang. Jika itu dibangun fasilitas yang lengkap, biayanya sangat besar,” kata Zainal kepada media ini, Kamis (3/6/2021).
Zainal menyatakan, PPU sulit mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan wisata dari pemerintah pusat. Karena terkendala Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pusat adalah harus memiliki Paraturan Daerah (Perda) RIPPDA.
“PPU tidak bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan fisik pariwisata dari pusat. Karena belum punya Perda RIPPDA,” jelasnya.
Ketua PAN PPU ini mengungkapkan, dirinya telah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RIPPDA sejak empat tahun silam. Namun, sampai saat ini belum sepenuhnya rampung.
“Kalau tidak salah dari empat tahun lalu saya mendorong agar menyusun Raperda RIPPDA. Kajian akademiknya cepat diselesaikan. Kalau itu sudah masuk di Prolegda (program legislasi daerah) kami di DPRD tahun ini, akan kita selesaikan juga di tahun ini,” tuturnya.
Zainal mengungkapkan, Benuo Taka memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar. Pasalnya, daerah ini memiliki garis pantai lebih 200 kilometer (km).
“Potensi wisata sangat terbuka lebar. Apalagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah PPU dan Kukar, potensi PAD (pendapatan asli daerah) sektor pariwisata untuk kedepan sangat besar. Karena itu, harus dipersiapkan dari sekarang. Seperti pantai Tanjung Jumlai, sebenarnya tidak kalah dengan pantai Lamaru (Balikpapan). Tapi, pantai Lamaru sudah dilengkapi berbagai fasilitas sehingga menarik minat wisatawan,” ujar dia.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatmawati mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengajukan draf Raperda RIPPDA ke DPRD tahun ini.
“Rapeda RIPPD sudah kami susun dan diajukan ke dewan. Cuma masih ada sedikit yang harus dilengkapi. Setelah itu lengkap, jadi ranahnya dewan kapan akan dibahas,” tandasnya. (ADV)