21 IUP Diduga Palsu Menggantung di DPRD Kaltim
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dan Komisi I DPRD Kaltim bersama dengan Dinas ESDM dan DPMPTSP Kaltim pada Selasa (12/7/2022) lalu, terungkap dugaan terjadinya pemalsuan surat pengantar Gubernur Kaltim. Dalam surat itu terdapat daftar 22 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diusulkan gubernur ke Menteri ESDM Cq Direktur Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI, untuk pengaktifan data MODI, MOMS, dan ePNBP. Namun, dari 22 IUP tersebut, sebanyak 21 IUP diduga palsu.
Kala itu semangat dan pertanyaan tajam dalam RDP terlontar dari wakil rakyat. Kini giliran persoalan itu diserahkan kepada pimpinan dewan, masalah menjadi menggantung. Sebab, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan, soal itu masih di ranah komisi pembidangan. Kini publik tentu berharap Ketua DPRD Kaltim yang baru memiliki semangat baru dalam membangun kekompakan di parlemen guna membongkar aroma tak sedap terkait 21 IUP yang diduga palsu tersebut.
“Bagaimana ketua dewan yang baru menyikapi itu, sekarang kan soal 21 IUP diduga palsu itu di pimpinan dewan,” kata Ahmad Basori Ketua Peduli Kekayaan Negara (PKN) Kaltim melalui ponselnya baru baru ini.
Sekedar diketahui, rekomendasi komisi gabungan sudah diserahkan kepada pimpinan dewan dan berharap adanya pembentukan panitia khusus (pansus). Pimpinan dewan pun meresponsnya dengan menggelaar rapat pada Selasa (9/8/22). Pimpinan dewan belum memutuskan akan membentuk pansus atau dikembalikan kepada komisi pembidangan.
“Ini kan masih perlu ditelaah dan dikaji dulu oleh pimpinan, setelah dikaji pimpinan kemudian nanti kita putuskan kembali. Apakah ini langsung kita usulkan nanti di paripurna untuk pembentukan pansus tersebut kalau memang krusial ya kita bentuk pansus atau kita kembalikan ke komisi,” jelas Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo di gedung DPRD Kaltim, Selasa (9/8/2022) lalu. (AZ)