Lahan Sawit Rusak, Janji Kades Batuah Pertemukan Warga dengan PT.KPB dan ABK Belum Terwujud

Muhtar, Salah satu warga terdampak kerusakan lahan.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Nyaris 2 minggu sudah berlalu pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (26/5/2026) Komisi IV dan Komisi I DPRD Kaltim bersama dengan PT.KPB dan PT. ABK bersama warga 06 Dusun Tani Maju Desa Batuah Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara serta jajaran Pemkab Kukar terkait negosiasi soal ganti rugi pengerusakan lahan sawit milik warga 06 Dusun Tani Maju Desa Batuah Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara. Padahal Kades Batuah Abdul Rasyid menjanjikan akan segera memediasi pihak warga dengan pihak perusahaan soal negosiasi harga. Salah satu warga yang dikonfirmasi mengaku belum menerima undangan apa pun dari pihak kades membahas soal itu.

“Belum ada undangan sampai saat ini,” ujar Muhtar, salah satu warga RT 06 Batuah, pada media ini melalui pesan percakapan WhatsApp, Selasa (9/26/2026).

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya Komisi I dan Komisi IV DPRD Kaltim Selasa (26/5/2026) melakukan pembahasan Dugaan pengrusakan lahan pertanian kelapa sawit yang diduga akibat dari limbah batubara milik PT.KPB dan PT. ABK berlokasi di RT. 06 Dusun Tani Maju Desa Batuah Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di pimpin Didik Agung Eko Wahono anggota komisi I di dampingi Safuad dan anggota komisi IV Agus Aras. Kemudian, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Timur dan DLHK Kukar serta Kades Batuah Abdul Rasyid. Hadir pula dari PT.KPB dan PT.ABK.

Dalam RDP itu Komisi I dan komisi IV dengan seluruh peserta rapat sepakat diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi secara damai untuk penyelesaian kompensasi kepada warga RT 06 yang terdampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pihak Kades mendapat “mandat” dari DPRD untuk menjadi mediator dalam penyelesaian itu.

Usai RDP Kades Batuah Abdul Rasyid menjelaskan, bahwa persoalan ini sudah ada titik terang untuk penyelesaian antara warga dengan pihak perusahaan. Namun masih perlu komunikasi lebih dalam negosiasi soal nilai kompensasi.

“Kita akan rapat berapa terbatas dua perusahaan itu, terkait bagaimana solusi yang akan kita ambil karena semuanya persoalan begini sudah.Ini kan cuma masalah angka dan di pemerintah ini kan ada namanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nah di setiap daerah kan ada. Kalau di Batuah itu kisarannya antara Rp17 ribu sampai Rp37 ribu per meter.Nah sementara tawaran warga kan Rp100.000.Perusahaan tadi sudah diangka Rp50.000. Artinya ini kan sudah mendekati, tinggal itu yang kita bahas,” jelas Abdul Rasyid pada media ini usai RDP

“Selain itu, kita juga memikirkan nilai kerugian yang memang dari Januari sampai bulan Mei tidak panen. Nah, itu mungkin tugasnya DLH karena kan ada Perbup ya. Jadi saran saya memang secepatnya akan kita selesaikan dengan cara Rapat terbatas antara 2 perusahaan, begitu ada kepastian angkanya baru kita mediasi lagi,” jelasnya lagi

Ketika disinggung target penyelesaian, Kades Rasyid menjelaskan bahwa pihaknya mengintensifkan pada awal bulan Juni.

” Artinya 1 minggu itu proses kesepakatan, Target selesai di minggu pertama di bulan Juni, karena ini kan lagi mau hari raya Iedul Adha,” pungkasnya

Didik Agung Eko Wahono, pimpinan RDP merespons positif yang disampaikan Kades Batuah Abdul Rasyid.

“Saya sangat sepakat sekali kalau pakai 1 minggu. Bila perlu ya lebih lebih cepat saja, kan sudah terang benderang. Jadi kita sarankan juga berdasarkan asas musyawarah dan mufakat aja, tinggal bagaimana kesanggupan daripada perusahaan kepada masyarakat. Masalah tentunya masalah kompensasi saja. Soal kompensasi kita tidak bisa masuk ke situ, karena itu peranannya beda lagi. Namun jika pun ini tidak berhasil, tentunya kita juga sesuai dengan apa yang disampaikan DLH Provinsi ya merekomendasikan untuk yang turun. Tapi kami berharap agar ini bisa selesai antara kedua belah pihak, nanti juga sudah difasilitasi itu ya,” jelas Didik pada media ini usai RDP.

Ketika disinggung kemungkinan Komisi I mengawal proses negosiasi, politisi PDIP ini menegaskan bahwa pihak tidak mau masuk wilayah tersebut karena negosiasi perusahaan dan warga.

”Kalau mengawalnya soal itu ya enggak mungkin toh, Mas. Itu soal pembayaran antara perusahaan dan masyarakat. Saya rasa pak kades yang menyelesaikan,” pungkasnya.

Muhtar salah satu perwakilan warga, menyambut baik langkah mediator yang dilakukan Kades Batuah yang akan menargetkan minggu pertama di bulan Juni.

“Mudah-mudahan bisa terjadi. Kami sangat menyambut baik. Kami on time kapan pun diajak negosiasi, kami mau di samping jangan sampai kami dirugikan. Kalau kami dirugikan ya, kami akan mungkin bersurat ke kementerian terkait, soal ini. Karena ada beberapa fakta di lapangan bahwa PT Karya Putra Borneo ini tidak memiliki kolam pengendap atau settling pond. Tapi komunikasi tetap akan kami bangun supaya hak-hak warga bisa diakomodir oleh kedua belah pihaknya,” pungkas Muhtar. (AZ)