October 1, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

PN Samarinda Kabulkan Sebagian Gugatan Makmur

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 6 September 2022 yang mengabulkan sebagai gugatan Makmur HAPK.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan sebagian gugatan Drs. Makmur HAPK, MM terhadap DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto, Lodewijk F Paulus, DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud atas nama Muhammad Husni Fahruddin, dan juga terhadap Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim Andi Harahap dan Nidya Listiyono.

Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr itu diputus pada Selasa, 6 September 2022. Dalam putusan tersebut, Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan sebagian sebagaimana dilansir di situs resmi Pengadilan Negerai Samarinda.

“Mengadili dalam provisi menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya,” bunyi putusan dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Agus Raharjo, Hakim Anggota Nyoto Hindaryanto dan Rakhmad Dwinanto.

Kemudian dalam pokok perkara, Majelis Hakim dalam amarnya secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.64-4353 Tahun 2019, tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berlaku sejak Tahun 2019 s/d tahun 2024.
  4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat keputusan Tergugat I Nomor: B600/GOLKAR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Surat Tergugat II Nomor :108/DPD/Golkar/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan pergantian pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa jabatan 2019-2024. Surat Nomor: 002/A.201/FPG-LPR/III/2021 Perihal usulan pergantian ketua DPRD Kalimantan Timur 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Tergugat II Nomor: 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal usulan pergantian ketua DPRD Kaltim.
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.835.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin ketika dikonfirmasi media ini mengakui adanya putusan pengadilan tersebut. Namun, ia membantah jika putusan itu mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

“Betul ada putusan itu, cuma hanya sebagian dikabulkan. Jadi baca dulu putusannya jangan sampai informasi yang disampaikan ke masyarakat keliru,” kata Ayub sapaan akrabnya. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: