Soal Temuan BPK, DPRD Kaltim Belum Pernah Panggil Sekdaprov dan MMPKT
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pada Selasa 23 Maret 2021 lalu Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan ( Komisi II ) DPRD Kaltim menjanjikan akan memanggil maupun mengundang sekretaris daerah dan sejumlah asisten di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Pemanggilan itu guna meminta penjelasan terkait temuan BPK RI soal dana Rp232 miliar dan terjadinya pemborosan di perusda PT MMPKT senilai Rp37 miliar.
“Sampai sekarang belum,” kata Sutomo Jabir anggota Komisi II DPRD Kaltim pada Kalpostonline, Minggu (25/4/2021).
Menurut Sutomo, DPRD pernah mengundang Sekretaris Provinsi Kaltim dan Asisten ll. Namun, tidak membahas secara khusus soal perusda migas milik pemprov yang tengah menghadapi sorotan dari aktivis mahasiswa .
“Iya, sekprov dan asisten ll udah diundang, tetapi tidak spesifik masalah MMPKT. Tapi mengenai seleksi direksi dan komisaris perusda,” kata Sutomo menjelaskan.
Legislator asal PKB itu berpendapat, pengawasan DPRD terkait dengan persoalan perusda migas terutama dalam penggunaan keuntungan dana participating interest Blok Mahakam yang menurut auditor BPK bermasalah, tetap berjalan terutama kinerja Biro Ekonomi Pemprov Kaltim.
“Kan sudah ditangani juga pihak berwenang, pengawasan kita ke Pemprov khususnya biro ekonomi tetap aja berjalan. Untuk memanggil MMPKT memang belum jadwal juga masih, saya belum tahu di komisi agendanya kapan pemanggilan,” pungkas Sutomo.
Sebelumnya Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (GEMPUR) telah menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota dewan, yaitu meminta Komisi II DPRD Kaltim memanggil Komisaris PT. MMP dan MMPKT untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait temuan BPK RI di PT. MMPKT. “Nanti Komisi II akan atur jadwal untuk memanggil Sekda, Asisten II, Biro Ekonomi, Bapenda dan BPKAD. Kita akan mempertanyakan temuan BPK 232 miliar itu. Kita agendakan Minggu depan,” ujar Baharuddin Demmu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim saat menerima pengunjuk rasa dari GEMPUR, Selasa (23/3/21) lalu. (AZ)