December 7, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Pemprov Kaltim Akan Bebaskan Pajak Motor Ojol dan Supir Angkot

Ismiati

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi para pekerja ojek online (ojol) dan supir angkutan kota (angkot) di wilayah Kaltim. Kebijakan tersebut diberikan untuk menyikapi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Hj Ismiati menegaskan, kebijakan pembebasan PKB bagi para pekerja ojol dan supir angkot sebagai bentuk kepedulian pemprov kepada masyarakat. Sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah dampak kenaikan harga BBM. 

“Ini bagian dari perhatian pemerintah untuk meringankan beban kepada pekerja sektor informal, khususnya ojek online,” ujar Ismiati baru-baru ini, dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, https://www.kaltimprov.go.id/.

Dalam laman tersebut disebutkan salah satu persyaratan pembebasan PKB bagi para pekerja ojol, adalah pengemudi/driver kendaraan roda dua/motor yang terdaftar pada salah satu aplikasi transportasi online. Hal itu, sebagai bukti bahwa pengemudi pemilik kendaraan bermotor merupakan seorang ojek online. 

“Nanti kami validasi dan verifikasi datanya sebagai ojol,” tambah Ismiati. 

Begitu pula bagi kendaraan angkutan umum atau angkot juga akan divalidasi dan verifikasi sebelum proses pembebasan PKB. 

Namun Ismi menegaskan, program pembebasan PKB hanyalah pada bagian pembayaran pokok PKB saja sesuai dengan komponen pajak daerah. Sementara untuk komponen lainnya, merupakan penerimaan negara bukan pajak yang tetap harus dibayar. 

“Misalnya saat membayar PKB, harus ganti pelat karena sudah lima tahun. Jadi wajib pajak harus tetap bayar ganti pelat itu. Karena itu penerimaan negara bukan pajak dari satlantas atau kepolisian,” jelas Ismi. 

Pembebasan PKB bagi ojol dan supir angkot ini juga hanya berlaku untuk pajak tahun ini. Jika wajib pajak memiliki tunggakan tahunan, tetap diwajibkan membayar pajak tahun sebelumnya. 

“Jika wajib pajak telat membayar PKB tiga tahun misalnya. Maka untuk PKB dua tahun lalu tetap membayar pokok, yang free tahun ini saja,” tutup Ismi. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: