Anggota DPRD Kukar Tampik tak Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

TENGGARONG, KALPOSTONLINE |  Anggoota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menampik tudingan dari masyarakat terkait aspirasi mereka yang dinilai tidak direalisasikan oleh kalangan legislatif. Seperti yang dikatakan Sapparudin Pabonglean, menurutnya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral) yang diaplikasikan Pemkab Kukar belum dimengerti oleh masyarakat.

Sapparudin Pabonglean Anggota komisi IV DPRD Kukar tersebut menilai, fungsi dari Simral di antaranya untuk mencegah kesalahan penganggaran. Namun oleh masyarakat anggota DPRD Kukar dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

“Setiap menemui konstituen kami sering mendengar keluhan sebagian masyarakat bahwa ada yang beranggapan usulan yang terdahulu tidak lolos di belanja APBD, padahal bukan kami tidak memperjuangkan, tapi sistem penganggarannya yang saat tidak sama ” kata Sapparudin Pabonglean, Kamis (3/9/2020). 

Anggota DPRD Kukar Dapil Tenggarong ini menjelaskan, aspirasi warga ditengah tahun anggaran berjalan tak dapat masuk dalam Simral. Sebab sistem tersebut terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkunci di Bappeda Kukar. 

“Jika sudah terkunci di Bappenas melalui Bappeda, maka harus mengusulkan lagi dari awal di anggaran tahun depan dan untuk sisi positif dari pemberlakuan SIMRAL, guna mencegah adanya usulan kegiatan dadakan yang tidak terencana di pembahasan APBD,” kata Sapparudin menjelaskan. (ADV) 

Admin