PKN Minta Penegak Hukum Selidiki Proyek Jalan di Kukar

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang dialokasikan melalui APBD. Pada tahun 2020 lalu, Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan Jalan Tenggarong, loa Kulu dan Loa Janan serta pekerjaan lanjutan peningkatan jalan akses menuju Pelabuhan Samboja.

Proyek ini ternyata bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggiat anti korupsi mendesak aparat penegak hukum seperti kepolisian mau pun kejaksaan mengusut kasus tersebut, apalagi sudah jadi temuan auditor negara .

“Bila itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan merugikan negara berdasarkan LHP BPK RI. Karena BPK lembaga auditor, wajib hukumnya lembaga eksekutor kejaksaan dan kepolisian turun penyelidikan sebelum rakyat dan mahasiswa teriak teriak demo,” tegas Ketua LSM Peduli Kekayaan Negara (PKN) Kalimantan Timur Achmad Basori kepada Kalpostonline melalui ponselnya, Kamis (9/9/2022).

Ia berharap dalam pengusutan kasus tersebut, penegak hukum di daerah hasrus serius hingga ke pengadilan. Namun demikian, Basori juga mengingatkan agar pengusutan itu juga memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian negaranya.

“Tapi perlu juga kita harus teliti apakah memenuhi unsur korupsi atau kesalahan administrasi. PKN tidak mundur laporkan ke pusat apabila yudikatif daerah melempem,” katanya lagi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada September 2021 lalu mengungkapkan sejumlah permasalahan ketidakpatuhan sejumlah daerah termasuk kabupaten Kutai Kartanegara yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Kutai Kartanegara antara lain atas pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8, serta pekerjaan lanjutan peningkatan jalan akses menuju Pelabuhan Samboja pada Dinas Pekerjaan Umum,” tulis auditor. (AZ)

Admin