Siap Demo! AMPL KT “Bidik” Perjalanan DPRD Kaltim ke Luar Negeri
Kinerja Sekwan disorot tajam
SAMARINDA,KALPOSTONLINE | Langkah kritis aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT) terkait perjalanan dinas luar negeri (PDLN) Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Kaltim dan asisten bidang ekonomi yang tidak sesuai aturan terus berlanjut ke institusi DPRD Kaltim. Aliansi ini juga menemukan fakta adanya sejumlah oknum anggota Dewan, oknum di sekretariat DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak sesuai dengan aturan perundangan.
” Kami sangat menyesalkan Oknum di DPRD Kaltim dan oknum kabag disekretariat Dewan melakukan hal yang sama dengan oknum elit pejabat pemprov Kaltim. Memang keluar negeri tidak dilarang, tetapi mekanisme dan peraturan harusnya di ikuti dong, itukan menggunakan uang rakyat,” ujar Agus Setiawan Ketua AMPl- KT pada media ini usai mengirim rilis rencana aksi unjukrasa
Menurut Agus, perjalanan dinas yang dilakukan oleh DPRD Kaltim tidak terlepas dari peran sekretariat Dewan yang di pimpin oleh sekretaris Dewan (Sekwan), Karena itu tidak berlebihan jika kemudian AMPL KT meminta pertanggjungjawaban dan klarifikasi sekwan untuk menjelas persoalan ini kepada publik.
” Sekwan kan harusnya jaga gawang ketika semua pimpinan Dewan berada diluar negeri, mengapa sekwan juga ikut berangkat. Dalam aturan juga disebut maksimal 5 orang, faktanya sampai 7 orang, ada apa?. Nah, kenapa sekwan tidak memfilter dan tidak melaksanakan aturan,” katanya lagi
Ketika ditanya rencana aksi unjukrasa ke DPRD Kaltim , aktivis yang sudah beberapa kali melaporkan kasus dugaan korupsi ke Aparat Penegak Hukum (APH) ini menjelaskan bahwa, aksi itu dilakukan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kinerja sekretariat dan DPRD Kaltim.
” Harusnya kunjungan keluar negeri sekdaprov dan asisten bidang ekonomi yang bermasalah itu disikapi oleh DPRD Kaltim sebagai fungsi pengawasan, namun lucunya oknum DPRD Kaltim dan sekretariat Dewan juga bermasalah. Jadi kami
akan turun aksi ke DPRD Kaltim bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Kami sudah sampaikan pemberitahuan aksi ke Polresta Samarinda,” pungkasnya (AZ)