June 17, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Saat Menjabat Wabup, Ghufron Tahu Adanya Pungutan Fee Proyek di Kukar

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Mantan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Ghufron Yusuf pernah menerima laporan terkait adanya pungutan fee atas proyek-proyek pembangunan di Kukar yang mencapai 11 persen per proyek. Bahkan Ghufron menerima pengaduan atau keluhan menjamurnya fee proyek dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar.

Baca Juga: Kadis PU Kukar Tak Sepakat Atas Temuan Auditor BPK

Hal tersebut diungkapkan Mantan Kepala Dinas Cipta Karya Kukar, Basri Hasan. Dalam pengakuannya, sejumlah kepala dinas mengeluhkan tingginya pungutan fee yang diambil dari rekanan penyedia barang dan jasa. Pengaduan itu ia sampaikan kepada Ghufron Yusuf sekira 2014 sampai dengan 2015.

Basri Hasan

“Saya sempat mengeluh ke Ghufron Yusuf terkait intervensi Junaidi (mantan anggota DPRD Kukar) di Dinas Cipta Karya. Ghufron Yusuf
kemudian menanggapi bahwa keluhan saya dan beberapa Kepala
Dinas tersebut sudah pernah disampaikan ke Rita Widyasari,” ungkap Basri Hasan yang membenarkan keterangannya pada Berkas Acara

Baca Juga: Kesalahan Lelang Proyek RSUD dan CBD di Kukar Terungkap, Tanggungjawab Siapa?

Pemeriksaan (BAP) Nomor 20 oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam salinan Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2018 untuk terdakwa Rita Widyasari dan Khairuddin.

Basri Hasan melanjutkan, terkait pengambilan fee proyek fisik sebesar 11 persen tersebut, dia tidak melaporkan kepada bupati (Rita Widyasari). Menurutnya, Junaidi (Tim 11) telah melaporkannya kepada Rita. Selain itu Basri juga tidak melaporkannya kepada Sekda Kutai Kartanegara saat itu, Marli. Atas pengaduan tersebut, Ghufron mengatakan hanya akan menyampaikannya kepada bupati. Meski telah dilaporkan kepada Ghufron, pengambilan fee dari rekanan terus berlanjut.

Baca Juga: Ini Persoalan Proyek Pembangunan Pasar Mangkurawang di Kukar

“Nantilah saya sampaikan ke Ibu (Rita),” kata Basri Hasan mengutip respons Ghufron Yusuf atas keluhannya.

Pada kesempatan lain saat Basri Hasan bertemu Ghufron kembali terjadi komunikasi terkait fee proyek. Dalam komunikasi tersebut Basri menerima jawaban dari Bupati Rita Widyasari dari Ghufron mengenai keluhannya.

“Selanjutnya ketika Saksi bertemu Wakil Bupati Gufron Yusuf saat itu disampaikan “biarlah, itu untuk anak-anak”, dengan maksud untuk kegiatan Junaidi dan kawan-kawan. Hal itu adalah jawaban Terdakwa I (Rita Widyasari) menurut Wakil Bupati Gufron Yusuf,” kata Basri menjelaskan.

Baca Juga: Tiang Pancang Jembatan Repo Repo Senilai Hampir Rp1 Miliar Raib

Basri Hasan juga mengaku menerima imbalan dari sala satu rekanan yang mengerjakan proyek di Kukar.

“Waktu Saksi mau berangkat berobat Saksi ditelepon Marsudi dan memberitahukan “ini Pak ada titipan dari Pak Ikhsan” lalu Saksi terima titipan dalam kresek itu, setelah Saksi buka isinya sekitar Rp45 juta,” akunya lagi.

Baca Juga: Apa Kabar 9 Orang Terduga Koruptor Proyek Listrik Pulau Kumala?

Salinan putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dengan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat yang terdiri dari Hakim Ketua Sugiyanto dan Hakim Anggota masing-masing Mahfudin, H Saifudin Zuhri, Sigit Herman Binaji dan Titi Sansiwi. (OY)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: