Ratusan Nakes RSUD AWS Demo Tuntut TPP, Ini Tanggapan Kadinkes Kaltim dan Plt. Dirut
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pemprov Kalimantan Timur baru saja mencatatkan prestasi di bidang kesehatan. Pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima dua penghargaan Terbaik I tingkat provinsi dari Kemendagri, termasuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Ironisnya, Ratusan tenaga kesehatan dan pegawai di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda turun ke halaman parkir manajemen pada Selasa, 8 September 2026. Mereka membawa spanduk dan menandatangani petisi, menyuarakan satu tuntutan: kejelasan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah tertunda sejak Juni lalu. Meski menggelar aksi, mereka memastikan pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
Aksi ini diikuti beragam lini profesi di rumah sakit, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga staf administrasi. Salah seorang peserta, AM (Inisial), pegawai tetap ASN Pemprov Kaltim di RSUD AWS, menuturkan bahwa penundaan TPP sudah berlangsung beberapa bulan dan mereka butuh kepastian waktu pencairan.
“Sejak Juni TPP belum dibayarkan. Kami ingin ada kejelasan kapan hak kami ini bisa dicairkan,” ujar AM, kepada Awak Media. Selasa, (8/9/2026)
Menurutnya, pihaknya bisa memahami jika ada kendala di tingkat penganggaran, namun seharusnya pihak direksi RSUD harusnya bisa lebih transparan kepada mereka.
“Kami bukan tidak memahami kalau ada kendala. Yang kami harapkan adalah keterbukaan dan kepastian, sehingga kami tahu kapan pembayarannya,” ucapnya.
Di momen lain, Plt. Direktur Utama RSUD AWS, Mazniati, justru menyoroti bahwa demonstrasi itu tidak mengantongi izin resmi, dimana ia juga menyayangkan para pegawai yang seharusnya membicarakan langsung kepada direksi rumah sakit.
“Saya sendiri tidak tahu karena tidak ada izin resmi sama sekali. Awalnya kan harusnya ada apel pagi, tapi karena ada edaran dari Sekda terkait kondisi kabut asap, apel dibatalkan,” ujar Mazniati, dikutip dari Sapos.Co.id, Selasa (8/9/2026)
Ia menjelaskan bahwa kepastian anggaran TPP sudah ada, hanya tinggal menunggu proses persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersama DPRD Kaltim. Karena itu, pihak internal rumah sakit belum bisa memberi tanggal pasti sebelum DPA resmi keluar.
“Sebetulnya sudah ada kepastian. Hanya saja, kita masih menunggu proses persetujuan dan pengesahan DPA bersama DPR. Kami di internal tentu tidak bisa memastikan tanggal pasti sebelum DPA tersebut resmi keluar,” jelasnya.
Mazniati menegaskan bahwa sumber dana TPP bukan dari BLUD, melainkan murni APBD. Ia juga menyebut manajemen sebelumnya sudah membantu relaksasi kebutuhan mendesak bagi ratusan pegawai.
“Bukan pakai dana BLUD, TPP itu penganggarannya murni lewat APBD. Kalau untuk bantuan relaksasi hutang atau kebutuhan mendesak pegawai, sebelumnya sudah kita selesaikan untuk hampir 800 orang. Bagi yang benar-benar membutuhkan penanganan khusus, saya minta untuk datang dan hubungi saya langsung agar bisa kita beri treatment yang presisi per orang,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama aksi berlangsung, seluruh layanan medis dan operasional rumah sakit tetap berjalan seperti biasa.
“Semua pelayanan medis dan operasional rumah sakit berjalan aman dan normal tanpa kendala. Kami imbau ke depan jika ada penyampaian aspirasi atau doa bersama, bisa memanfaatkan fasilitas aula agar tidak menimbulkan persepsi atau kegaduhan di area pelayanan publik,” imbuhnya.
Adapun mengenai anggaran TPP sendiri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyebut anggaran TPP senilai Rp172 miliar, termasuk Rp98 miliar untuk RSUD AWS sudah dimasukkan dalam Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2026 dan kini tinggal menunggu pengesahan.
“Anggaran TPP itu adanya di perubahan. Tahun 2026 sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Jadi kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel ya. Ya kekurangan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus ya. Mungkin September, empat bulan ya. Mudah-mudah secepatnya, tapi anggarannya sudah ada, jadi jangan khawatir ya,” ungkap dr. Jaya Mualimin kepada Wartawan, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan bahwa setelah pengesahan selesai, pembayaran diproyeksikan akan dilakukan secara rapel untuk menutupi kekurangan empat bulan terakhir, yakni Juni hingga September.
(K)