Catatan Kritis dari gang sempit di Tepian Mahakam

Oleh Faisal, S.H., M.H.

Ketua FPHI, Koresponden Kalpostonline.com

Gang Sempit dan Istana yang Jauh

Di gang-gang sempit tepian Mahakam, rakyat bertahan dengan sisa-sisa harapan. Ibu-ibu pedagang pasar menghitung untung rupiah per rupiah. Buruh harian pulang dengan tubuh lelah dan upah yang tak pernah cukup. Anak-anak bermain di lumpur tanpa sepatu, sementara di kejauhan, gedung DPRD dan kantor gubernur berdiri megah.

Di sanalah, di balik tembok tinggi dan ruang ber-AC, para pemimpin Kaltim duduk. Namun pertanyaan yang terus menghantui: untuk siapa mereka berkuasa? Untuk rakyat, atau untuk bisnis dan keluarga mereka sendiri?

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat ini berada di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ia adalah pemimpin tertinggi provinsi yang kaya raya, pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, lumbung sumber daya alam, daerah dengan APBD triliunan rupiah. Di sisi lain, ia adalah seorang pengusaha sukses di sektor perminyakan melalui bendera Barokah Bersaudara Perkasa, sekaligus kepala dari sebuah klan politik yang oleh banyak pihak disebut sebagai “dinasti” atau “gurita kekuasaan”.

Pertanyaannya sederhana namun menggigit: mampukah ia memisahkan kuasa dari bisnis? Atau justru ia akan menjadi bagian dari masalah yang selama ini dikeluhkan rakyat?

Dinasti dan Bisnis: Ketika Kekuasaan Menjadi Warisan Keluarga

Fakta bicara lebih keras dari retorika. Keluarga Mas’ud saat ini menguasai rantai kekuasaan Kaltim dari hulu ke hilir:

Rudy Mas’ud sendiri sebagai Gubernur Kaltim
Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung, sebagai Ketua DPRD Kaltim
Rahmad Mas’ud, kakak lainnya, sebagai Wali Kota Balikpapan
Syarifah Suraidah Harum, istri Rudy, sebagai anggota DPR RI
Abdul Gafur Mas’ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara
·Hijrah Mas’ud, adik kandung, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), sebelum akhirnya dicopot setelah sorotan publik

“Ini bukan dinasti,” kata Rudy Mas’ud membela diri.

“Mereka terpilih melalui pemilihan demokratis”.

-Rudy Mas’ud

Tapi benarkah demikian?

Ketika seorang gubernur, ketua DPRD, wali kota, anggota DPR RI, dan mantan bupati berasal dari satu keluarga besar, ketika legislatif dan eksekutif provinsi seolah-olah berada dalam genggaman tangan yang sama, rakyat berhak bertanya: di mana ruang bagi pengawasan? Di mana ruang bagi check and balances?

Sejumlah pengamat menyoroti potensi konflik kepentingan yang nyata, terutama dalam hal pengawasan dan kebijakan anggaran. Ketika kakak mengawasi adik, ketika istri menggantikan suami di Senayan, ketika satu keluarga menguasai eksekutif dan legislatif, maka yang mati adalah akuntabilitas. Yang tumbuh subur adalah kepentingan.

Fasilitas Mewah di Tengah Himpitan Rakyat

Belum lama ini, publik Kaltim dihebohkan dengan polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar. Setelah kritik mengalir deras, Rudy Mas’ud memutuskan membatalkan pengadaan dan mengembalikan anggaran ke kas daerah.

Namun itu baru permulaan. Sorotan berikutnya: anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur mencapai lebih dari Rp25 miliar. Di dalamnya termasuk anggaran Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur, belanja mebel mendekati Rp1 miliar, dan yang paling mengundang tawa sekaligus kemarahan, pengadaan akuarium air laut senilai Rp195 juta.

Belum lagi kursi pijat yang sempat menjadi polemik. Setelah diprotes, Rudy memilih menanggung sendiri biaya kursi pijat dan akuarium tersebut dari dana pribadi.

Rakyat di gang-gang sempit Mahakam bertanya: di tengah himpitan ekonomi, di saat rakyat kesulitan membeli beras dan membayar sekolah anak, apakah pemimpin benar-benar membutuhkan kursi pijat dan akuarium air laut? Apakah itu prioritas?

Jika seorang gubernur harus “dipaksa” oleh tekanan publik untuk mengembalikan mobil mewah dan membayar kursi pijat dari kantong sendiri, lalu di mana letak kesadaran etikanya? Di mana letak nurani kepemimpinan yang seharusnya lahir dari dalam, bukan dari paksaan luar?

Khalifah Abu Bakar dan Jalan yang Ditinggalkan

Di sinilah kita perlu mengingat teladan yang sudah sangat usang namun tak pernah usai relevansinya: Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Abu Bakar adalah saudagar kaya sebelum menjadi khalifah. Tapi setelah menerima amanat kekuasaan, ia memilih satu jalan: menghentikan seluruh bisnisnya.

Beliau sadar, jika tetap berdagang meskipun dengan cara yang jujur, setiap transaksinya akan dicurigai. Setiap keuntungannya akan dipertanyakan. Setiap kontraknya akan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Maka beliau memilih: tinggalkan bisnis, pegang amanat. Kekuasaan dan bisnis tidak bisa berjalan beriringan. Jika keduanya menyatu, maka yang muncul adalah benturan kepentingan, kecurigaan, dan pada akhirnya rakyat yang dirugikan.

Abu Bakar bahkan melarang keluarganya mendekati kekuasaan. Ketika mengutus Yazid bin Abu Sufyan menjadi gubernur, beliau berpesan: “Sesungguhnya kamu memiliki kerabat. Jangan sekali-kali kamu mengedepankan mereka dalam kepemimpinan. Itulah hal yang paling aku takutkan darimu.”

Seorang pemimpin yang takut pada keluarganya sendiri bukan takut mereka miskin, tapi takut mereka menjadi sumber penyimpangan. Seorang pemimpin yang sadar bahwa jarak antara kekuasaan dan keluarga adalah benteng terakhir melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Coba bandingkan dengan realitas kita hari ini. Seorang gubernur yang adiknya duduk di tim ahlinya. Seorang kepala daerah yang kakaknya memimpin DPRD yang mengawasi kebijakannya. Seorang pemimpin yang istrinya duduk di DPR RI. Seorang pengusaha yang menjadi gubernur tanpa melepas bisnisnya.

Abu Bakar pasti menangis melihat ini.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Kepada Gubernur Rudy Mas’ud, saya menyampaikan dengan terus terang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai anak negeri yang ingin Kaltim maju dengan kepemimpinan yang bersih dan beretika:

Pertama, apakah Anda masih memiliki kepentingan bisnis di perusahaan mana pun? Jika ya, lepaskan. Atau mundurlah. Tidak ada jalan tengah. Abu Bakar telah memberi teladan: seorang pemimpin yang berbisnis di atas kekuasaan adalah pengkhianat amanat.

Kedua, apakah keluarga Anda masih terlibat dalam jabatan publik yang beririsan dengan kekuasaan Anda? Jika ya, hentikan. Biarkan mereka mandiri di luar naungan kekuasaan Anda. Kepercayaan publik adalah modal paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang.

Ketiga, apakah anggaran daerah masih akan digunakan untuk fasilitas mewah di tengah himpitan rakyat? Jika ya, tinjau ulang. Rakyat di gang-gang sempit Mahakam tidak butuh akuarium air laut. Mereka butuh sekolah, rumah sakit, dan lapangan kerja.

Antara Bisnis dan Rakyat, Antara Etika dan Kekuasaan

Inilah persimpangan yang dihadapi Gubernur Kaltim hari ini.

Di satu sisi, ia bisa memilih jalan yang telah ditempuh oleh banyak pemimpin sebelumnya: melanggengkan dinasti, melindungi bisnis keluarga, dan menikmati fasilitas mewah dengan dalih “martabat daerah.” Jalan ini mudah, nikmat, dan akrab. Tapi jalan ini berujung pada satu tempat: pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Di sisi lain, ia bisa memilih jalan yang sulit namun terhormat: melepas bisnis, menjauhkan keluarga dari kekuasaan, dan hidup sederhana di tengah rakyatnya. Jalan ini berat, penuh tantangan, dan jarang ditempuh. Tapi jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju kepemimpinan yang bersih dan berintegritas.

Abu Bakar telah memilih jalan yang kedua. Pertanyaannya: apakah Gubernur Kaltim berani melakukan hal yang sama?

Refleksi dari Tepian Mahakam

Malam turun di tepian Mahakam. Lampu-lampu perahu nelayan berkelap-kelip di kejauhan. Di seberang sungai, gedung-gedung pemerintahan mulai diterangi lampu.

Di sana, para pemimpin kita mungkin sedang merencanakan anggaran. Saya berharap mereka juga merenungkan pesan sore ini: bahwa kekuasaan bukan tiket untuk memperkaya diri dan keluarga, tapi amanat untuk mengangkat derajat rakyat dari himpitan ekonomi.

Jika Abu Bakar masih hidup dan menyusuri gang-gang sempit ditepian Mahakam hari ini, saya yakin beliau akan berkata pada para pejabat Kaltim:

“Aku tinggalkan bisnisku demi amanat ini. Aku jauhkan keluargaku dari kekuasaan ini. Mengapa kalian tidak berani melakukan hal yang sama?”

Akhir kata: Di persimpangan jalan ini, Gubernur Kaltim harus memilih. Antara bisnis dan rakyat. Antara etika dan kekuasaan. Antara menjadi pemimpin yang dikenang karena integritasnya, atau menjadi pemimpin yang dilupakan karena keserakahannya. Rakyat di gang-gang sempit ditepian Mahakam sedang menunggu jawaban.

“Kepemimpinan adalah amanah, bukan hak untuk berbisnis. Pisahkan kuasa dari kepentingan, niscaya rakyat akan percaya.”

Tentang Penulis:
Faisal, S.H., M.H., adalah koresponden Kalpostonline.com di Samarinda. Tulisan ini merupakan catatan kritis atas dinamika kepemimpinan dan tata kelola di Kalimantan Timur.