November 19, 2026

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Permohonan Prapid Tidak Diterima, Dugaan Korupsi Rehab Rp55 M DPRD Kaltim Bakal Dilaporkan Lagi

Muhajir: kami siapkan data dan pelapor yang punya legal standing

Sidang Praperadilan FPHI terhadap Kejati Kaltim Perihal Dugaan Korupsi Rehab DPRD Kaltim. Rabu (18/11/2026)

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pengadilan Negeri Samarinda menyidangkan Nomor Perkara 16/Pid.Pra/2026/PN Smr terkait permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Kaltim selaku termohon yang diajukan Perkumpulan Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) bersama seorang pemohon individu Fitra Rahmawan. Permohonan praperadilan diajukan karena Kejaksaan Tinggi Kaltim dinilai tidak menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilaporkan komponen masyarkat. Kejaksaan Tinggi selaku termohon membantah jika dinilai tidak melakukan tindaklanjut, Kejati menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat tugas untuk melakukan telaah terkait laporan dan mengumpulkan data – data.

Sidang Rabu (18/11/2026) di pimpin Hakim tunggal Agung Prasetyo, SH.MH dihadiri Kuasa hukum pemohon Achyar Rasydi S.H dan Muhajir SH.MH dan dari termohon di hadiri Alfano Arif Hartoko SH.MH.

Hakim Agung Prasetyo dalam amarnya Putusnya Mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara Menyatakan permohonan pra peradilan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah nihil.

Pertimbangan hakim tidak menerima permohonan praperadilan karena pelapor Eksponen Mahasiswa Anti Korupsi (EMAK) Kaltim melaporkan dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi empat gedung DPRD Kalimantan Timur (Gedung A, C, D, dan E) senilai Rp55.000.703.000 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada 18 Maret 2025 tidak memiliki legal standing.

Baca juga: FPHI Ajukan Praperadilan ke PN Samarinda, Pertanyakan Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Rp55 Miliar

Kuasa Hukum Pemohon Achyar Rasydi SH dan Muhajir SH.MH menjelaskan pada media ini bahwa, EMAK selaku pelapor ketika diverifikasi kejaksaan tinggi tidak memiliki alamat dan tidak dapat dihubungi.

” Pertimbangan hakim soal legal standing pelapor, kita hormati putusan hakim. Namun untuk langkah selanjutkan kita laporkan lagi, misal ke KPK atau Tipikor Mabes Polri. Kami siapkan data dan pelapor yang punya legal standing,” ujar Muhajir yang di dampingi rekanya Achyar Rasydi pada media ini Rabu (18/11/2026).

Sebagaimana diberikan media ini sebelumnya.Kuasa hukum pemohon Achyar Rasydi SH dan Muhajir SH.MH menegaskan bahwa soal legal standing substansi permohonan harus dipahami secara utuh.Para Pemohon mempersoalkan penanganan laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dalam kegiatan rehabilitasi gedung DPRD Kaltim.bukan meminta Hakim Praperadilan mengambil alih kewenangan penyidikan maupun menentukan kesalahan pidana seseorang.

Achyar menguraikan bahwa DPUPR Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi Rp55 M gedung DPRD Kaltim. Sedangkan Sekretariat DPRD Kaltim pengguna atau penerima manfaat (end user) hasil rehabilitasi, kemudian PT Payung Dinamo Sakti selaku perusahaan pelaksana pekerjaan.

Baca juga: Proyek Rp55 M Rehab DPRD Kaltim Masuk Kejati,Kejagung dan KPK

Tim kuasa hukum Pemohon menegaskan adanya dugaan kekeliruan arah pemeriksaan, pihak Sekretariat DPRD menurut Pemohon tidak boleh menggantikan penelusuran rantai pertanggungjawaban anggaran. Menurut Pemohon, pihak – pihak yang perlu ditelusuri adalah DPUPR selaku jalur pengganggaran kegiatan, Pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan dan penjabat yang menggendalikan dan menyetujui pelaksanaan kontrak.Pejabat yang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan serta pihak yang memproses dan menyetujui pembayaran.

Tim kuasa pemohon juga menyebutkan bahwa Aparat penegak hukum perlu menguji.Apakah seluruh pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak benar-benar dilaksanakan? Apakah volume pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan? Apakah kualitas dan spesifikasi material sesuai dengan yang dipersyaratkan? Apakah lift baru pada Gedung D benar-benar telah terpasang dan berfungsi sesuai spesifikasi? Apakah lantai marmer, plafon akustik, sistem pencahayaan, dan renovasi atap Gedung D telah dikerjakan sesuai kontrak. Apakah Sistem proteksi kebakaran Gedung E benar-benar diperbaiki dan bertungsi? Apakah pekerjaan elektikal dan mekanikal pada Gedung A dan C telah dilaksanakan benwenang sebelum pembayaran diakukan? Apakah terdapat perbedaan antara volume Kontak realisasi fisik dan nilai pembayaran.

Menurut pemohon, adanya pengembalian uang sekitar Rp118.880.000,00, Para Pemohon menegaskan bahwa pengembalian sejumlah uang tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa keseluruhan kegiatan
rehabilitasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Nilai kegiatan yang dilaporkan mencapai Rp55.000.703.000,00. Dengan demikian, pengembalian uang sekitar Rp118.880.000,00 harus ditempatkan dalam konteks pemeriksaan yang lebih luas.

Pihak Kejati Kaltim selaku Termohon menyebut bahwa, pihak Pemohon ( FPHI dan Fitra Rahmawan) tidak memahami mengenai Legal Standing dalam Pra Peradilan, Dimana telah jelas diatur didalamnya para pihak yang dapat mengajukan Pra Peradilan,maka diluar ketentuan tersebut para pihak tidak dapat mengajukan Pra Peradilan atau tidak ada kedudukan hukumnya, Jadi tidak semua pihak dapat mengajukan Pra Peradilan termasuk pemohon karena tidak termasuk sebagai tersangka,korban atau keluarga korban, pelapor atau kuasa hukumnya.Termohon tetap berpegang teguh pada Pasal 1 ayat angka 15 KUHAP dan Pasal 161 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak Kejati Kaltim selaku Termohon juga menegaskan telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.TUG – 09/0.4/Dek.1/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 dengan hasil : bahwa laporan tersebut dihentikan berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor : RLAPHASTUG- 07/0.4.3/Dek.1/07/2025 tanggal 09 Juli 2025, ini membuktikan bahwa, Termohon telah menangani laporan secara sungguh-sungguh, profesional, objektif, menyeluruh, dan dalam waktu yang patut menurut hukum. Dan hasil pelaksanaan tugas tersebut TERMOHON bermaksud menyampaikan kepada pelapor Elemen Masyarakat ( EMAK ) tapi pelapor tidak ada Alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

Kejaksaan Tinggi Kaltim selaku termohon, menyebut Pernyataan termohon yang diajukan oleh Pemohon kepada termohon bukan Objek Praperadilan.(AZ)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan