Penyalur BBM di Kaltim Diduga Bermasalah, FAM Desak Dibentuk Pansus
Rudy Mas’ud: Kami perusahaan profesional
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim melakukan unjuk rasa (unras) di DPRD Kaltim, Senin (29/6/2020). Mereka menyorot penyalur niaga BBM di daerah itu yang diduga tidak melapor dan tidak membayar iuran seperti temuan BP Migas.
Mereka berorasi sejak pukul 10.00 Wita. Demo tersebut dijaga puluhan petugas keamanan gabungan serta personel dari Polresta Samarinda. Dalam tuntutannya, mereka meminta DPRD Kaltim membentuk pansus untuk menyelidiki perusahaan penyalur BBM yang tidak membayar iuran tetap dan gurem.
“Hasil rilis dari Kementerian ESDM terkait perusahaan penyalur BBM se-Indonesia. Di mana ada 13 perusahaan yang berasal dari Kalimantan Timur. Lima yang taat memberikan laporan, lima laporan yang tidak rutin dan tiga yang tidak laporan,” kata Koordinator Aksi, Nazar.
Mahasiswa menuntut DPRD Kaltim memanggil perusahaan penyalur BBM yang belum melaporkan dan belum bayar iuran tetap tersebut.
“Ini adalah nyata bahwa penyalur BBM tidak transparan. Ini melanggar PP Nomor 48 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo,” ucap Nazar.
FAM Kaltim pun mendesak DPRD Kaltim memanggil Badan Usaha dan Direksi Penyalur BBM yang berkantor di Kaltim seperti PT. Barokah Bersaudara Perkasa. PT. Hj. Nurfadiah Jaya Angkasa dan PT. SAE Petroleum Indonesia.
Media ini mengkonfirmasi Rudy Mas’ud yang kabarnya sebagai pemilik PT. Barokah Bersaudara Perkasa.
“Silakan dikoordinasikan dengan sumber berita aja, kami perusahaan profesional dan bekerja sama dengan perusahaan brand terkemuka di NKRI,” jelas Rudy melalui ponselnya.
Verydiana Wang ketua komisi II DPRD Kaltim ketika dikonfirmasi kalpostonline mengutarakan bahwa dirinya belum mengetahui tuntutan mahasiswa yang demo tersebut karena tengah mengikuti rapat fraksi.
“Kalau saya tadi rapat partai dan lanjut paripurna belum tahu infonya,” kata Verydiana Wang pada media ini melalui ponselnya Senin (29/6/2020).
Terkait dengan migas di Kaltim, Verydiana menjelaskan, Komisi II pada Desember lalu membahas kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Kaltim
“Dengan maraknya antrian kendaraan di SPBU, bulan Desember yang lalu kami membahas masalah kelangkaan BBM di Kaltim dengan Pertamina Balikpapan hingga ke Dirjen Migas Jakarta. Dan hasilnya sekarang lumayan sudah tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kaltim,” jelasnya.
Ketika ditanya lebih lanjut soal temuan BP Migas terkait dengan penyaluran niaga BBM untuk wilayah Kaltim tersebut kemungkinan pernah atau belum dibahas di komisinya, politisi PDIP ini tidak memberikan jawaban dan hanya balik bertanya.
“Maaf dengan media mana ini?”. (AZ/QR)