Pansus Siap Lapor 21 IUP Palsu dan Jamrek Cair Tanpa Dokumen, M Udin: Ada Indikasi Korupsi

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Panitia Khusus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim akan membawa kasus 21 IUP palsu dan dana jamrek cair tanpa dilengkapi dokumen dengan nilai ratusan miliar ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan wakil ketua pansus Muhammad Udin pada media ini Rabu (8/3/23) di sela sela sidak di PT.Tata Kirana Megajaya .

“Kasus 21 IUP palsu ini bukan semata soal tanda tangan gubernur, tapi persoalan lain dibalik tanda tangan itu. Anda lihat sendiri akibat tanda tangan yang di duga palsu itu ada penambangan ilegal yang pada akhirnya negara rugi dan lingkungan rusak. Ada indikasi korupsi, Itulah kenapa Kejati yang kita minta mengusut kasus ini,” tegas M Udin.

Perusahaan penambang batubara pengguna IUP palsu ini sebagian sudah ada yang melakukan operasi produksi, karena itu seharus aparat penegak hukum bergerak melakukan tindakan hukum. Keterangan pemerintah provinsi soal 21 IUP palsu ini sudah cukup untuk jadi dasar awal melakukan langkah nyata memberantas Ilegal Mining sebagaimana yang disuarakan Presiden Jokowi.

“Instansi terkait di Pemprov sudah jelas menerangkan 21 IUP itu palsu, sekarang tinggal melakukan tindakan hukum. Perusahaannya juga sudah jelas ada yang produksi seperti diungkap Dinas ESDM Kaltim. Tata Kirana ini kan satu cantoh,” kata wakil ketua Laskar Kutai Kaltim.

Dia juga menyebut dana jamrek yang cair Rp219 tanpa dokumen yang jadi temuan auditor negara seperti BPK harus berlanjut ke ranah penegakan hukum.

“Dana jamrek itu cair kan harus ada dokumen dan itu salah satu syarat, jadi bagaimana tanpa dokumen bisa cair, kan aneh. Pencairan juga harus mendapat persetujuan gubernur, jangan lagi muncul persetujuan gubernur tanda tanganya palsu. Ini juga akan pansus bawa ke Kejaksaan Tinggi,” pungkas politisi muda Partai Golkar. (AZ)

Admin