Gubernur dan Kadis ke Jakarta, Paripurna PU Fraksi PP APBD 2022 Batal
SAMARINDA, KALPOSTONLINE. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menjadwalkan Rapat Paripurna ke 19 Senin 19 Juni 2023 dengan agenda Pengesahan Revisi Agenda Kegiathn DPRD Provinsi Kalimantan Tirnur Masa Sidang II Tahun 2023 dan Penyampalan Pandangan Umum (PU)Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna itu batal dilaksanakan pada Senin 19 Juni 2023 dan akan dilaksanakan pada Rabu 20 Juni 2023, pembatalan pada hari itu disebabkan para pimpinan kepala OPD berangkat ke luar daerah.
“Dari pihak Pemprov semua ke Jakarta ada penugasan khusus.coba ditanyakan ke Pemprov ada kegiatan apa sampai dari gubernur, sampai kadis semua ke Jakarta,” kata Hasanuddin Masud ketua DPRD Kaltim Senin (19/6/23) melalui ponselnya.
Para kepala Dinas berangkat Jakarta dalam rangka melakukan Rapat Pimpinan bersama dengan gubernur Kaltim Isran Noor.
Sebagaimana dilansir Kaltimprov.go.id .Di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) yang terdiri Wagub Hadi Mulyadi, Sekda Sri Wahyuni serta Kepala OPD, Isran mengakui belum maksimalnya serapan anggaran pada tahun 2021 termasuk triwulan pertama tahun 2022 akibat refocusing anggaran serta kerap terjadinya perubahan peraturan. “Kehati-hatian akibat perubahan aturan itulah yang menyebabkan serapan anggaran belum maskimal, namun semuanya perlu disikapi dengan bijak agar capaian kinerja bisa maksimal,” ungkapnya.
Sekda Sri Wahyuni sebelumnya menyebutkan beragam penyebab tidak tercapainya target realisasi anggaran tahun 2021 antara lain perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, ditambah masih mewabahnya Covid 19. “Namun yang tak kalah pentingnya masih lemahnya sumber daya manusia yang terlibat sehingga belum memberikan dampak langsung capaian kinerja,” terangnya seraya menambahkan perubahan DED juga memberi andil.
Di Rapim yang disatukan dengan pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sri menyebutkan pada tahun 2021 APBD Kaltim mencapai Rp12,2 triliun, tercatat 36 OPD realisasi keuangannya antara 66 persen hingga 100 persen seperti RSU Kanudjoso Balikpapan, RSJ Atma Husada, sementara 2 OPD serapan anggarannya antara 50 persen hingga 65 persen dan 1 OPD dibawah 50 persen. (AZ)