January 28, 2023

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Data IUP Hilang di DPMPTSP Kaltim, Mantan Staff “Buka Kartu”

Heru Pratama dan tanda tangannya.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Publik tentu masih ingat dengan hilangnya data base Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. Hal itu terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hilangnya data IUP tersebut tidak hanya diakui Kepala (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto. Namun, pengakuan data itu hilang juga disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim untuk memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi PDIP.

“Berkenaan dengan hilangnya data base sistem otomatisasi perizinan online, pemerintah telah melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” kata Hadi Mulyadi saat itu.

Sebagaimana diketahui Per 31 Desember 2019 Pemprov Kaltim telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan pembuatan sistem OPO yang memuat data base dan dokumen pendukung jaminan. Namun, menurut auditor BPK bahwa berdasarkan Berita Acara Wawancara pada 4 Maret 2021, DPMPTSP Kaltim menghadapi kendala utama yaitu hilangnya data base sistem OPO di komputer pada 8 Januari 2021. Hilangnya data ini pun mendapat sorotan tajam wakil rakyat di DPRD Kaltim. Sikap DPMPTS Kaltim juga disesalkan yang hanya melaporkan kasus ini ke polsek bukan ke Polda atau Bareskrim.

Pelan namun pasti kasus hilangnya data ini bakal terungkap apalagi Heru Pratama mantan staf DPMPTSP Kaltim menceritakan soal itu ketika di konfirmasi Kalpostonline. Heru juga mengakui jika dirinya pengelola arsip dan data saat itu.

“Saya pak,” kata Heru melalui pesan percakapan.

Saat Heru Pratama menelpon media ini, ia menjelaskan, setiap pengelola bidang data dan kearsipan terdapat kordinator.

“Ya jadi waktu itu kasinya pak Doniansyah, jadi kami masing masing ada koordinatornya, jadi kami disuruh mengarsipkan dokumen-dokumen mau perpanjangan mau pun peningkatan, itu lengkap semua arsipnya di ruang kerja kami,” jelas Heru, Jum’at (11/11/22).

Menurutnya, untuk penomoran surat tersebut ada karyawan tersendiri yang ditugaskan oleh pimpinan.

“Waktu itu Mbak Ery yang anu kaya nomor surat-surat itu, staff outsourching di sana yang ditugaskan Pak Didi. Kalau saya waktu itu di bantu Mbak Evi kayak arsip perpanjangan, amdal atau kayak surat rujukan ESDM,” jelasnya lagi.

Heru Pratama yang kini tidak lagi di DPMPTS Kaltim mengungkapkan pendapatnya, bahwa data-data itu tidak akan hilang karena data fisiknya ada.

“Menurut saya data base itu tidak mungkin hilang. Karena data itu kan sudah terbagi, waktu berita acara saya dengan dihadiri KPK segala macam waktu finalisasi, pasti sudah tersebar nggak mungkin hilang fisiknya, ada, ESDM punya data, 1.400 itu kan sudah ditetapkan waktu serah terima kabupaten/kota, kalau tidak salah bulan Agustus, masih zamanya Pak Awang,” paparnya.

Sebagaimana diketahui Dalam pengelolaan data perizinan dan pencatatan jaminan kesungguhan, pascatambang, maupun jaminan reklamasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim menggunakan sistem Otomasisasi Perizinan Online (OPO). Penggunaan sistem tersebut menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2018 Nomor 12/LHP/XIX.SMD/V/2019 yang merekomendasikan agar Gubernur Kaltim memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun database penatausahaan jaminan yang terintegrasi sejak proses pengajuan izin sampai dengan penutupan tambang.

Sehingga per 31 Desember 2019 Pemprov Kaltim telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan pembuatan sistem OPO yang memuat database dan dokumen pendukung jaminan. Namun, menurut auditor BPK yang berdasarkan Berita Acara Wawancara pada 4 Maret 2021, DPMPTSP Kaltim menghadapi kendala utama yaitu hilangnya database sistem OPO di komputer pada 8 Januari 2021.

“Hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kapolsek Samarinda Ilir dengan nomor surat 180/077/DPMPTSP-I/2021 dengan laporan yang hilang adalah soft file data perizinan dan data rekaman CCTV,” tulis auditor BPK Perwakilan Kaltim dalam laporan hasil pemeriksaannya pada pertengahan 2021.

Kehilangan tersebut diperparah dengan tidak adanya data cadangan atau data back up-pan. “Soft file data perizinan tersebut adalah data-data perizinan dan juga berupa data jaminan reklamasi, pascatambang, dan kesungguhan. Selama menggunakan sistem OPO, DPMPTSP hanya mengandalkan data OPO dan tidak mempunyai data cadangan (back up data),” lanjut auditor mengurai. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: