Terkait Pengelolaan Anggaran, DPRD Kaltim Tindaklanjuti Hasil Supervisi KPK


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pimpinan DPRD Kalimantan Timur bersama anggota dan Plt Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim guna menindaklanjuti supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK berkoordinasi dengan jajaran Pemprov dan DPRD Kaltim untuk memantau tata kelola perencanaan penganggaran dalam penyusunan RAPBD 2027 serta mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menghadapi tahun anggaran mendatang.
” Agenda Membahas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kegiatan Kedewanan TA 2027,” jelas Hasanuddin Mas’ud sebagaimana tertulis dalam surat undangan RDP nomor: 400.14.6/111-2908/Set-DPRD
Rapat kabarnya dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung E Lantai I Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jl. Teuku Umar No.1 Karang Paci Samarinda.
Sebagaimana ditulis media ini sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) memetakan sejumlah anomali dan indikator risiko dalam perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemetaan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah IV KPK, Andy Purwana, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Samarinda, Rabu (23/9).
Andy mengatakan, penguatan tata kelola penting dilakukan sejak tahap perencanaan, terlebih dengan besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah (pemda). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat, APBD Pemprov Kaltim 2026 memiliki pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun dan belanja daerah sebesar Rp15,15 triliun, dengan Rp3,77 triliun di antaranya merupakan belanja barang dan jasa.
“Semakin besar anggaran dan semakin banyak aktivitas pengadaan, semakin penting memastikan setiap tahapannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendorong pemda tidak hanya melihat prosesnya berjalan, namun apakah sudah benar, wajar, dan sesuai kebutuhan,” ujar Andy dikutip dari kpk.go.id. (AZ/ADV-DPRD KT)
