Lahan Warga Diduga Dipasang Patok Oleh PUPR, Komisi I DPRD Kaltim Adakan RDP


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Warga di Jalan Kurnia Makmur dan Jalan Blitar, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, melayangkan protes atas pemasangan patok oleh Dinas PUPR-PERA Kaltim yang menyasar sekitar 28 bidang tanah di Kelurahan Harapan Baru dan Simpang Tiga. Pemilik lahan mempersoalkan tindakan tersebut karena tanah yang dipatok telah dihuni bertahun-tahun dengan legalitas resmi berupa segel, akta PPAT, hingga sertifikat. Sementara itu, pihak dinas terkait diduga tidak memiliki bukti sah mengenai proses pembebasan lahan di lokasi dimaksud.
Masalah ini telah masuk di Komisi I DPRD Kaltim dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini di Gedung E Lantai 1. Selamat Ari Wibowo ketua komisi I DPRD Kaltim menjelaskan bahwa alas hak yang dimiliki warga tetap harus dihormati dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak mana pun, termasuk PUPR-PERA, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Pemasangan patok tersebut bukan dimaksudkan untuk menguasai tanah milik warga, melainkan sebagai bentuk pengamanan terhadap lahan yang menjadi objek klaim dan gugatan yayasan,” jelas Selamat pada awak media belum lama ini.
Sedangkan sekretaris Komisi I Salehuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim dalam Rapat tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang salah, namun untuk mencari titik temu antara pemerintah dan warga.
” Kita mendorong PUPR-PERA bersama warga segera melakukan verifikasi terhadap bidang-bidang lahan yang terdampak. Harapan kita persoalan patok ini dapat segera diselesaikan dan tidak harus menunggu hingga akhir tahun, saya kira itu penting agar ada kejelasan,” ujar Politisi senior Partai Golkar. (AZ/ADV-DPRD KT).
