Penyaluran Opsen dan Bagi Hasil Disorot Anggota Komisi II DPRD Kaltim


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Keterlambatan penyaluran serta tunggakan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) menekan postur APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2026. Di tingkat provinsi, ketidakpastian jadwal pencairan kurang bayar DBH senilai sekitar Rp2,002 triliun serta pemangkasan DBH pusat membuat postur APBD Kaltim tertekan di kisaran Rp12 triliun dan berisiko memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Tekanan fiskal ini juga merembet hingga ke daerah, di antaranya Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Belum tersalurkannya DBH secara penuh di Kutai Timur yang tercatat baru menerima sekitar Rp60 miliar menghambat rencana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), sedangkan di Samarinda penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak provinsi diperkirakan mengurangi penerimaan daerah sekitar Rp209 miliar.
Sigit Wibowo Anggota Komisi II DPRD Kaltim berpendapat bahwa, mekanisme penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dana itu dipotong langsung dari wajib pajak dan seharusnya segera masuk ke kas daerah yang berhak.
“Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung,” ujar Sigit kepada awak media.
Menurutnya, melalui sistem pemotongan berbasis persentase sudah berjalan, semestinya tidak ada lagi alasan teknis untuk menunda penyaluran, untuk setiap daerah sudah jelas porsinya, sehingga dana itu seharusnya tidak mengendap di rekening perantara.Ketidakjelasan aliran dana ini membuat pemerintah daerah kesulitan merencanakan belanja. Sigit mengusulkan perubahan pola penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yaitu skema yang sama seperti opsen diterapkan untuk DBH, dipotong langsung di sumbernya sebelum masuk ke kas pusat.
“Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian. Usulan sudah saya sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya sederhana, memberi kepastian bagi daerah dan menutup celah keterlambatan yang selama ini berulang. Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas,” terang Sigit (TF/ADV-DPRD KT).
