Temui Kemnaker, Pansus HIV/AIDS dan IMS Serap Sejumlah Masukan


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2007, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur menempuh langkah strategis melalui uji publik lintas sektor hingga konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Dalam uji publik yang digelar pada 9 November 2026, Pansus menghimpun masukan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, akademisi, pondok pesantren, serta lembaga non-fasyankes. Sementara saat berkonsultasi ke Kemenaker RI, pembahasan difokuskan pada penguatan peran dan kewajiban dunia usaha dalam pencegahan serta pelaksanaan skrining HIV bagi para pekerja.
” Pentingnya pembaruan regulasi untuk menjawab tantangan meningkatnya kasus HIV, sekaligus mencegah stigma, diskriminasi, hingga PHK terhadap pekerja dengan HIV. Kemenaker menegaskan perusahaan dilarang mewajibkan tes HIV sebagai syarat rekrutmen maupun kelanjutan hubungan kerja,” ujar ketua pansus Muhammad Darlis Pattalongi di kutip dari sejumlah sumber media.
Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan bahwa pihak Kemenaker menegaskan bolehkan pemeriksaan secara sukarela (VCT) hal ini tetap dianjurkan dengan persetujuan pekerja serta menjamin kerahasiaan hasil pemeriksaan.
DPRD Kaltim berupaya menyempurnakan Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan tujuan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas diskriminasi, dengan memperkuat peran dunia usaha untuk pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di wilayah Kaltim.(TF/ADV-DPRD KT)
