Temuan BPK Bukti Awal, Praktisi Hukum Dukung Kejati Kaltim Usut Kredit Macet Bankaltimtara

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Langkah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan dugaan korupsi terhadap kredit macet di Bankaltimtara mendapat dukungan dari kalangan praktisi hukum Samarinda. Pengungkapan dugaan penyaluran kredit oleh bank milik pemerintah daerah tidak sesuai prosedur sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara harus didukung semua pihak. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu sudah sangat gamblang membuka fakta dugaan pelanggaran SOP dalam penyaluran kredit.

“Temuan BPK saya kira dapat dijadikan bukti permulaan buat penyidik untuk mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang berimbas pada kerugian keuangan negara, jangan lupa audit BPK itu melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Kita dan elemen masyarakat mendukung penuh Kejati Kaltim dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke ranah pengadilan,” ujar Gusti Addy Rachmany, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusaka Kaltim pada media ini kemarin.

Menurut Gusti, kasus ini sudah lama menjadi perhatian publik terutama warga Kalimantan Timur. Penyelidikan yang dilakukan Kejati Kaltim ini merupakan jawaban keraguan masyarakat terhadap aparat penegak yang tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

“Kasus ini sudah lama, tapi belum terlihat upaya pengusutan. Nah, kini terlihat langkah nyata Kejati Kaltim dalam melakukan penyelidikan. Saya kira masyarakat dan kawan – kawan pers perlu mengawal kasus ini. Kita tunggu saja kinerja penyidik Kejati Kaltim untuk menuntaskan dugaan korupsi dalam penyaluran kredit oleh Bankaltimtara,” pungkas advokat senior.

Pegiat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi di bank milik pemerintah provinsi daerah Kalimantan Timur dan provinsi Kalimantan Utara (Bankaltimtara), yaitu kredit macet. Bahkan ada salah satu perusahaan perkapalan yang menjadi perhatian publik karena mendapat kucuran kredit ratusan miliar. Namun pemberian kredit itu patut diduga tak sesuai prosedural atau SOP.

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor :700.1.2.4/454-ST/IJ tertanggal 10 April 2026 yang ditandatangani Inspektur Jenderal S.M. Mahendra Jaya menugaskan 10 orang tim untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Ada 3 hal yang diperiksa, tim bertugas selama 8 hari yaitu tanggal 12 sampai dengan 19 April 2026. Salah satu yang diperiksa tim Kemendagri adalah terkait pengelolaan kredit bermasalah pada Bankaltimtara. Dalam surat itu sangat terang benderang disebutkan nama perusahaan yang diperiksa oleh tim Kemendagri.

Di sisi lain, Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sedang melakukan penyelidikan dugaan adanya unsur pidana korupsi dalam pemberian kredit tersebut. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kaltim telah memanggil pihak analisis perkreditan Bankaltimtara untuk dimintai klarifikasi terkait dengan pemberian kredit pada salah satu perusahaan,namun sayangnya yang bersangkutan tidak hadir.

“Betul ada pemeriksaan, masih dalam tahap penyelidikan, ada beberapa orang dipanggil untuk di klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan,” jelas Toni Yuswanto Kasi Penkum Kejati Kaltim pada Kalpostonline.com Rabu (28/10/2026).

Untuk diketahui Kredit macet Bankaltim menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, sejumlah perusahaan disebutkan bahkan ada Analisis permohonan pemberian pemberian, perpanjangan dan restrukturisasi fasilitas kredit ratusan miliar ke perusahaan tertentu tidak dilakukan secara memadai, pun pencairan kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit dan penyelesaian kredit berlarut larut. (az)