Aroma Tak Sedap Pengadaan Dadakan Rp10,2 M di Pemprov Kaltim, Pengawasan “Letoy” DPRD Bakal di Demo

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Publik secara nasional tentu masih ingat dengan cerita marwah Kalimantan Timur dengan fasilitas mewah elit pejabat di pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Aksi unjuk rasa pun secara besar besaran dilakukan kalangan aktivis, ormas, mahasiswa dan masyarakat di Kantor gubernur dan DPRD Kaltim, tujuannya meminta wakil rakyat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan adanya perbuatan melawan hukum. Ironisnya hingga hari ini belum juga terlaksana bahkan tak masuk dalam jadwal agenda Bamus.

Kecurigaan publik terhadap masalah itu ternyata mulai menemukan titik terang,Hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Kaltim atas dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah diketahui bahwa terdapat beberapa pengadaan pada Biro Umum yang tidak berdasarkan pada data usulan kebutuhan barang pada RKBMD.

Permasalahan tersebut terdapat pada delapan kegiatan dengan anggaran Rp10.235.699.200,00 untuk tahun anggaran 2025. Anggaran itu untuk Pembelian Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah (Gub), Pembuatan Interior Ruang Tamu Rujab Wakil kepala daerah (Wagub), Pembuatan Pagar Depan Rumah jabatan wagub, Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan Wagub, Pekerjaan Pagar Sisi Kanan Rumah Jabatan Wagub,Pengadaan Akuarium Air Laut,Pembuatan Kamar Mandi Depan Rujab Wagub,Interior Ruang Fitnes dan Biliar.

Dari rilis yang diterima media ini, Kalangan aktivis yang tergabung dalam Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur (CMI KT) menyorot tajam temuan BPK RI itu, para aktivis menilai kondisi tersebut terjadi karena lemahnya fungsi kontrol atau pengawasan DPRD Kaltim.

Gabriel Aditia Randy Siregar selaku Kordinator Lapangan menyampaikan pemberitahuan rencana aksi demo kepada pihak Polresta Samarinda. Unjukrasa akan dilakukan hari ini Rabu (26/8/2026) di Depan Gedung DPRD Kaltim. (AZ)

Admin