Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kukar Sempat Bermasalah, Ini Kata Sekwan

KUTAI KARTANEGARA, KALPOSTONLINE.COM – Sorotan tajam pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur . Pemberian tunjangan dinilai BPK tidak sesuai ketentuan, karena rumah dinas pimpinan DPRD tersebut masih layak untuk di tempati .

Sekretaris DPRD Kukar berpendapat bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan.

” Kayaknya masalahnya sudah selesai,” ujar M. Ridha Darmawan sekretaris DPRD Kukar pada media ini melalui ponselnya Minggu (12/10/2025)

Sekwan juga menerangkan bahwa pembayaran dilakukan pada saat transisi pimpinan DPRD pada bulan Nopember dan di Desember.

” Karena yang terbayarkan hanya bulan November sampai dengan Desember 2024, saat itu masih trnsisi pergantian pimpinan sehingga perlu perapihan sisi dalam, sedangkan Januari sampai dengan sekarang sudah tidak lagi dibayarkan, dan sudah dinyatakan digunakan,” pungkasnya

Ditulis media ini sebelumnya Temuan dari AMPL-KT terkait dengan adanya dugaan berbagai macam permasalahan pada Sekretariat DPRD Kab. Kukar TA 2024, yang di duga berpotensi merugikan keuangan negara dan juga di duga perbuatan melawan hukum, dalam hal ini permasalahan yang ingin kami tindak lanjuti yaitu terkait hasil temuan BPK Perwakilan Kalimantan Timur .

” Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait masalah “Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Tidak Sesuai Ketentuan”.Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD diketahui bahwa terdapat pembayaran tunjangan perumahan DPRD yang diberikan kepada tiga orang pimpinan DPRD yaitu Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD periode tahun 2024 s.d. 2029 masing-masing senilai Rp28.400.000,00/bulan untuk bulan November dan Desember 2024 dengan total senilai Rp170.400.000,00 (3 orang x 2 bulan x Rp28.400.000,00),” ujar Ulul Azmi korlap AMPL KT dalam surat yang dikirim ke Polres Kukar terkait pemberitahuan rencana unjukrasa.

Menurutnya, BPK RI dalam temuanya menguraikan bahwa, Berdasarkan hasil wawancara tim BPK RI dengan Kepala Bagian Umum Setwan Diketahui bahwa Pemkab Kutai Kartanegara telah menyediakan fasilitas rumah Negara bagi Ketua dan tiga orang Wakil Ketua DPRD. Namun Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD tidak bersedia menempati rumah tersebut karena Ada permintaan perbaikan interior rumah sehingga Pemkab Kutai Kartanegara Membayarkan tunjangan perumahan DPRD kepada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Dan Wakil Ketua III DPRD.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdapat usulan Telaahan Staf Nomor P-5094/set.dprd/um/000.18.5/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dari Sekretaris DPRD kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Perbaikan Rumah Dinas Ketua Wakil DPRD diantaranya menyatakan bahwa terdapat kerusakan interior dalam pada rumah dinas Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD sehingga Sekretaris.

DPRD mengusulkan rehabilitasi rumah dinas Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRD. Selanjutnya, berdasarkan Surat Nomor P-5163/DPRD/UM/100.1.8.5/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dari Ketua DPRD kepada Sekretaris DPRD berdasarkan surat telaahan staf beserta foto dokumentasi
yang dilampirkan menyatakan setuju untuk dilakukan perbaikan rumah dinas Wakil Ketua DPRD pada TA 2025 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang mekanisme proses perencanaan penganggaran dan pengelolaan BMD.

“Hasil pemeriksaan fisik Tim BPK didampingi oleh Kepala Bagian Umum Setwan diketahui bahwa rumah jabatan berada dalam kondisi baik dan layak huni namun tidak ditempati serta belum ada kegiatan renovasi dilaksanakan.Kami dari AMPL-KT mendesak beberapa pihak agar transparan dan amanah dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kami akan melakukan unjukrasa dalam waktu dekat, minta Kejari Kukar melakukan pengusutan kasus ini, ” katanya. (AZ/QR)