September 16, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Soal Setoran Perusda MMP, Anggota FPAN Minta Aparat Memproses Hukum

GEMPUR Saat berunjuk rasa dan melaporkan Perusda PT. MMP ke Kejati Kaltim

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diwajibkan menyetor kekurangan pendapatan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Mahakam senilai Rp248 miliar ke kas daerah (kasda). Hal itu juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karena tak jelas pertanggungjawabannya,  penggiat anti korupsi secara resmi pada Selasa 23 Februari 202, Gabungan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (GEMPUR) melaporkan dugaan korupsi perusda migas milik pemprov Kaltim, PT. MMPKT ke Kejaksaan Tinggi Kaltim di Samarinda Seberang.

Belakangan pihak PT. MMPKT pada  Agustus 2021 menyetorkan dana itu sebesar  Rp19 miliar. Namun, tidak disetorkan dana sebagaimana rekomendasi BPK dinilai anggota Fraksi PAN di DPRD Kaltim sebagai suatu perbuatan melanggar undang – undang yang harus di proses hukum.

“Ini sudah pelanggaran pidana, harusnya diproses hukum,” tegas H. Jawad Sirajuddin anggota Fraksi PAN di DPRD Kaltim pada Kalpostonline, Senin (24/8/21) melalui pesan percakapan Whatssap.

Menurutnya tidak boleh ada kekebalan hukum di bumi Kalimantan, apalagi jika oknum – oknum pelaku sudah menguasai dana tersebut.

“Tidak boleh ada kekebalan hukum di bumi borneo, niat dan menguasai dana yang dimaksud sudah terjadi,” kata politisi senior ini mengakhiri.

Penyetoran itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MMP yang dilakukan pada 28 Juni 2021 lalu. Wagub Kaltim hadir sebagai pemegang saham mewakili Pemprov Kaltim, Hadi Mulyadi. Namun, nilai penyetoran ke kasda lebih rendah dari nilai yang direkomendasikan auditor negara BPK RI. Rekomendasi dari BPK, kekurangan PI 10 persen Blok Mahakam senilai Rp248 miliar yang harus disetorkan ke kasda itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2019.

Usai dilakukan RUPSLB pada 28 Juni lalu, sampai Agustus ini PT. MMP baru menyetor Rp19 miliar.

“Ada penyetoran Rp19 miliar awal bulan ini, kalau tidak salah,” ungkap Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemprov Kaltim, Muhammad Sa’duddin, Kamis (19/8/2021).

Informasi yang dihimpun Kalpostonline, kekurangan pendapatan tersebut seharusnya disetorkan sekaligus ke kasda. Sayangnya Sa’duddin tidak memberikan keterangan lebih lanjut soal penyetoran yang dicicil oleh PT.MMP.

“Saya tidak begitu tahu teknisnya,” kata Sa’duddin yang juga Kepala BPKAD Kaltim itu menandaskan. (AZ/OY)

Penyunting: Hery Kuswoyo

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: