June 27, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

PPDB SMAN 10 Samarinda Dipertanyakan, K.Suhariyatno: Tidak Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Education Center di Jalan PM Noor tempat kegiatan belajar mengajar SMAN 10 Samarinda

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pemerhati Pendidikan K Suhariyatno mempertanyakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 di SMA Negeri 10 Samarinda yang dinilainya tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

“Tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan merugikan masyarakat. Seperti calon peserta didik, yaitu ketentuan usia dan pelaksanaan tes kemampuan akademik serta hilangnya kesempatan menjadi calon peserta didik melalui jalur PPDB yang telah ditetapkan Permendikbud yaitu, zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan prestasi,” jelas K Suhariyanto kepada media ini.

Dilanjutkannya, dalam PPDB tahun ini, kata dia, terdapat indikasi diskriminasi dan diistimewakannya SMAN 10 Samarinda. Sebab, menurutnya dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015, dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), pemerintah mengkategorikan sekolah menjadi sekolah standar, sekolah kategori mandiri, sekolah standar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional. Namun, dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PPU-X/2012 halaman 196, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 hingga Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Diundangkannya PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP yang telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005, maka tidak ada lagi kategori sekolah sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2005.

“Tidak ada lagi “kastanisasi’ sekolah dan saat ini semua sekolah kategorinya adalah sama,” jelasnya.

K Suhariyanto mengimbau kepada semua pihak untuk memperjuangkan hak-hak calon peserta didik di Kota Samarinda, agar mendapat hak-haknya yang dengan jelas dijamin dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 seperti ketentuan usia, tidak dilaksanakannya tes kemampuan akademik serta dilaksanakannya jalur PPDB dengan ketentuan prosentasenya, zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan prestasi.

“Dalam RDP tentang PPDB dengan Komisi IV DPRD Prov. Kaltim pada hari Rabu, 25 Mei 2022, Kepala Bidang PSMA Disdikbud Kaltim, saat ditanya apa dasar SMAN 10 Samarinda melaksanakan PPDB mendahului Juknis, dijawab karena “sekolah khusus”. Jika informasi ini benar, maka Jawaban tersebut jelas menunjukkan ketidakpahaman tentang persoalan yang ditanyakan,” paparnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Khusus pembinaannya oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, bukan di Bidang Pembinaan SMA. Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa merupakan salah satu wilayah tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.

“Secara lengkap, wilayah tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri dari Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Khusus (Penyandang Disabilitas), cerdas istimewa atau bakat istimewa pendidikan inklusif,” pungkasnya. (QR)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: