Paripurna Reses Hanya Formalitas, Pokir “Tersingkir” Karena Sulitnya Urusan Bankeu
Nurhadi: Masyarakat mengadu ke Dewan, bukan gubernur apalagi ke Sekdanya
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Reses DPRD provinsi adalah masa di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi Kalimantan Timur kembali ke daerah pemilihannya (dapil) masing-masing di luar masa sidang. Agenda utama kegiatan ini adalah menjaring aspirasi, menampung keluhan, serta menyerap usulan langsung dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Usulan ini diperjuangkan oleh anggota dewan agar diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kini muncul persoalan karena pokir “tersingkir” akibat semua urusan aspirasi “dikendalikan” melalui Bantuan Keuangan (Benkeu). Persoalan itu menjadi perhatian serius Fraksi Demokrat – PPP.
Baca juga: Kamus Usulan 2027 Tidak Cantumkan Bantuan Nelayan, Baharuddin Demmu Minta Maaf
” Ini adalah merupakan permasalahan bersama. Permasalahan bantuan keuangan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang katanya akan ditiadakan, patutnya untuk dipertimbangkan. Ketika kami kembali ke dapil masing-masing, 90% hasil aspirasi yang kami terima hanya bisa direalisasikan melalui bantuan keuangan, semenisasi, drainase di kampung, PJU-PJU di gang, dan lain-lain,” ujar Nurhadi Saputra juru bicara Fraksi Demokrat-PPP saat rapat paripurna ke 17 dalam melaporkan hasil kegiatan reses.
Gabungan 2 partai politik ini meminta kepada eksekutif agar memberikan kemudahan dalam mengurus Bankeu untuk kepentingan Pokir, karena ketika turun dilapangan berhadapan dengan masyarakat keluhan nyata disampaikan kepada anggota DPRD.
Baca juga: Pemangkasan Usulan Pokir Bentuk Kebijakan Pemprov Tak Pro Rakyat
” Kalau bukan melalui Bankeu terus mau di melalui apa? 12 titik setiap kami reses, setiap masa sidang hanya seperti formalitas. Jangankan semua, satu saja belum ada yang tentu kita akan penuhi. Jalanan rusak, banjir di kampung, malam yang gelap gulita di daerah-daerah, masyarakat pasti akan mengadu kepada dewannya, bukan ke gubernurnya apalagi ke sekdanya. Jadi tolonglah permudah saja urusan Bankeu untuk pokir ini,” tegasnya.(AZ)