Aksi Unjuk Rasa 21 April, Pemprov Kaltim Siapkan Dialog
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM| Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat dua pendekatan menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026, dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor sekaligus membuka ruang dialog bagi masyarakat.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur, Munawwar, menyatakan dinamika sosial yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk berbagai isu yang ramai di media sosial.
“Situasi yang berkembang beberapa bulan terakhir menjadi perhatian kami. Termasuk hal-hal yang viral di media sosial, baik benar maupun tidak, tetap harus disikapi oleh pemerintah, apalagi berkaitan dengan rencana aksi 21 April besok,” ujarnya kepada RRI.co.id, Senin 20 April 2026.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, langkah antisipatif tetap dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya aparat keamanan.
“Pemerintah tetap memandang ini sebagai bentuk aspirasi yang harus diakomodasi. Karena itu, kami melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, terutama TNI dan Polri, agar penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya dikutip dari https://rri.co.id Senin (20/4/20206)
Munawwar menambahkan, potensi dinamika di luar agenda aksi juga menjadi perhatian, terutama kemungkinan terjadinya gangguan keamanan yang tidak diharapkan.
“Yang perlu diantisipasi adalah hal-hal di luar dugaan. Jika ada potensi yang mengarah pada tindakan anarkis, itu tentu menjadi penanganan aparat kepolisian,” katanya.
Ia menjelaskan, Satpol PP akan menjalankan fungsi utama dalam menjaga dan mengamankan aset milik pemerintah provinsi selama aksi berlangsung.
“Kami fokus pada pengamanan aset pemerintah provinsi sesuai tugas dan fungsi. Untuk penanganan di luar itu, menjadi kewenangan aparat keamanan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam merespons rencana aksi tersebut. Ia menyebut pintu Kantor Gubernur terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Ini adalah negara demokrasi tetapi catatannya kita punya berdialog. Saya lebih senang kalau kita maksimalkan dengan dialog. Pintu daripada kantor gubernur dibuka 24 jam,” ucap Harum.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum. Ia mengingatkan agar aksi tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat.
Baca juga: Gaung Lengserkan Gubernur Rudy Mas’ud Banjiri Media Sosial
“Tolong dijaga kondusivitas. Demonstrasi itu hak, tetapi jangan sampai anarki dan mengganggu ketertiban umum,” ucapnya.
Di sisi lain, pengamanan fisik di kawasan Kantor Gubernur juga diperkuat. Langkah tersebut meliputi penguatan pagar, pemasangan tiang besi tambahan, hingga kawat berduri di sejumlah titik.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, mengingat sebelumnya fasilitas di kawasan tersebut sempat mengalami kerusakan saat aksi massa.
Pemerintah juga telah melakukan simulasi pengamanan dengan melibatkan aparat gabungan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.
Dengan pendekatan dialog dan pengamanan yang berjalan beriringan, pemerintah berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung tertib, aman, serta tetap dalam koridor hukum. (redaksi)