Klarifikasi JK soal Tudingan Kredit Macet dan Pinjaman Rp30 Triliun
JAKARTA, KALPOSTONLINE.COM – Pinjaman perusahaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla ke perbankan tiba-tiba disorot dan ramai dibagikan sejumlah akun di media sosial. Tidak hanya soal pinjaman perbankan saja, Jusuf Kalla juga dituding punya kredit macet mencapai Rp30 triliun.
Seperti apa sebenarnya pinjaman ke perbankan itu? Benarkah JK punya kredit macet Rp30 triliun? Ini faktanya
Setelah ramai disorot soal pinjaman perusahaannya ke perbankan BUMN dan tudingan kredit macet yang mencapai Rp3 triliun, Jusuf Kalla blak-blakan soal peruntukan kredit itu. Dia juga membeberkan peran perusahaannya yang memberikan cahaya untuk negeri.
Jusuf Kalla memberikan klarifikasi terkait isu kredit macet yang disebut mencapai Rp30 triliun dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Negarawan yang berlatar belakang pengusaha itu lalu mempertanyakan letak kesalahan jika perusahaan mendapatkan pinjaman perbankan.
“Saya dikatakan punya kredit mencapai Rp30 Triliun. Alhamdulillah kalau orang dikasi (pinjaman perbankan). Itu artinya orang dipercaya (oleh bank). Lalu salahnya dimana? (jika mendapat pinjaman perbankan),” tutur pria yang akrab disapa JK itu, dilansir dari Fajar.co.
Menurutnya, jika orang tidak dipercaya oleh bank, maka tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari bank. “Jadi luar biasa perusahaan saya itu (mendapat pinjaman dan kepercayaan bank,” katanya.
Pengusaha asal Sulawesi Selatan itu lalu menguraikan soal pinjaman perbankan dan kondisi perusahaannya.
JK mengatakan, perusahaannya yang bernama PT Hadji Kalla dan kini dengan induk perusahaan Kalla Group sudah berdiri selama 75 tahun. Selama 75 tahun tidak pernah mengalami gagal bayar kredit alias kredit macet.
“Perusahaan saya sudh 75 tahun. Tidak satu pun Hadji Kalla pernah kredit macet. Satu kali pun tidak pernah kredit macet,” tegas JK.
Dia mengakui perusahaannya pernah sedikit bermasalah dengan Bank Bukopin, tetapi masalah itu muncul karena direksinya yang bermain dengan mengubah perjanjian kredit mobil.
Akan tetapi, dia menegaskan bahwa perusahaan Hadji Kalla tidak pernah kredit macet selama berdiri hampir 75 tahun.
Setelah mengklarifikasi isu kredit macet yang dituduhkan ke perusahaannya, JK juga memaparkan peruntukan kredit perbankan yang disebut mencapai Rp30 triliun.
“Saya tanya, kredit Rp30 triliun untuk apa? (Kredit) itu sebagian besar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Lokasinya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera,” bebernya.
Dia menyebut pembangunan PLTA di berbagai daerah itu mendukung program pemerintah menyediakan energi hijau atau green energy. Perusahaannya juga fokus pada penyediaan energi baru dan terbarukan.
“Cuma kami perusahaan yang betul-betul melaksanakan program pemerintah itu dengan (membangun pembangkit listrik) hampir 1.500 megawatt,” ujarnya.
Berapa biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga air itu? JK membocorkan biaya pembangunan pembangkit mencapai USD2 juta atau 2 juta dollar Amerika Serikat per 1 Megawatt
“Artinya, semua proyek itu bernilai USD3 miliar atau sekitar Rp70 triliun. Berapa kreditnya? Rp30 triliun.
Jadi apa yang salah dengan kredit Rp30 triliun itu?,” kata JK.
Meski memiliki pinjaman mencapai puluhan triliun, JK mengaku bangga karena bisa berkontribusi untuk negara. Perusahaan milik JK merupakan salah satu perusahaan daerah dan milik pribumi yang dipercaya punya kredit hingga Rp30 triliun.
“Bersyukurlah, berbanggalah saya bahwa satu-satunya perusahaan daerah dan milik pribumi dipercaya punya kredit 30 triliun. Coba tunjukkan pada saya siapa yang bisa dipercaya seperti itu,” katanya.
Kalaupun perusahaannya memiliki pinjaman perbankan mencapai Rp30 triliun, nilai sebesar itu dianggapnya belum seberapa dibanding pinjaman pengusaha lain.
Dia menyebut pinjaman konglomerat bahkan bisa mencapai ratusan triliun.
“Ini (pinjaman) cuma Rp30 triliun kemudian dikacaukan dan mau dijatuhkan lagi,” sindir JK.
Pengusaha kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu pun berujar, kalaupun pinjaman perusahaan itu disorot dan pihaknya berhenti menyediakan listrik untuk negeri juga tidak masalah.
“Kalau kita berhenti (menyediakan pembangkit). Oke, listrik kita ambilnya kreditnya kita kembalikan, maka gelaplah itu Sulawesi. Gelap itu Sumatera,” tutur JK menguraikan dampak terganggunya perusahaan listrik yang didirikannya.
JK pun meminta semua pihak tidak asal bicara tanpa memahami manfaat di baliknya. “Jangan (coba-coba) mau hancurkan saya dengan kredit itu. Memang benar (ada kredit). Tapi tidak sebesar itu. Sebenarnya salah juga datanya,” beber JK. (Fajar)