November 21, 2026

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Pemangkasan TPP Harus Mempertimbangkan Siapa Saja Yang Terdampak

Ekti Imanuel

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pimpinan DPRD Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak mengorbankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Penegasan ini disampaikan di tengah penerapan disiplin fiskal yang mewajibkan seluruh perangkat daerah mengendalikan belanja, mematuhi jadwal, serta tidak merealisasikan kembali anggaran yang sudah diefisiensikan di bawah pengawasan APIP, seiring arahan penghematan belanja dari pemerintah pusat dan penyesuaian APBD.

“Pemangkasan TPP harus mempertimbangkan siapa saja yang terdampak. Sebab, penerima tambahan penghasilan tersebut bukan hanya pejabat struktural, melainkan juga guru, perawat, dan tenaga medis yang menjalankan pelayanan dasar setiap hari.TPP kalau dihilangkan, kasihan guru dan perawat. Mereka ini bekerja langsung melayani masyarakat, sehingga jangan sampai hak tambah penghasilannya justru ikut dikurangi,” ujar Ekti Imanuel wakil ketua DPRD Kaltim kepada awak media.

Ekti berpendapat bahwa, pembahasan efisiensi TPP sering kali lebih banyak dikaitkan dengan jabatan struktural.Kebijakan pemangkasan secara menyeluruh berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap pegawai yang jumlahnya besar di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah provinsi perlu membedakan antara belanja yang masih bisa dihemat dan komponen penghasilan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.

” Efisiensi tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan dampaknya. Jangan sampai kita melihat TPP ini seolah-olah hanya milik pejabat eselon I atau eselon II. Kalau dibicarakan pemangkasan, yang ikut terkena justru guru dan perawat yang jumlahnya banyak,” terang Ekti.

Ekti menegaskan, pemerintah harus membedakan antara belanja yang masih bisa dihemat dan komponen penghasilan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan dampaknya. Menurutnya, Gubernur Kaltim menginginkan pemberian TPP tidak ikut terdampak kebijakan pengurangan anggaran.Pos Belanja perjalanan dinas, kebutuhan makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan masih bisa dievaluasi.

“Kalau memang harus melakukan penghematan, cari dulu pos belanja yang bisa dikurangi. Jangan langsung mengambil langkah yang berdampak kepada pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.Perjalanan dinas, makan dan minum itu bisa dievaluasi lagi,” katanya. (TF/ADV-DPRD KT).

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan