Kunjungi Kemendagri, Pansus MBLB DPRD Kaltim Sinkronkan Regulasi


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) DPRD Kalimantan Timur menggelar konsultasi akhir bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta guna menyelaraskan muatan regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Langkah finalisasi yang ditempuh usai sebelumnya berkonsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan ini bertujuan memastikan seluruh ketentuan mengenai pengelolaan MBLB dalam draf Ranperda tersebut harmonis dan tidak bertentangan dengan regulasi pusat sebelum disahkan.
Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan bahwa, seluruh masukan dari Kementerian dalam negeri akan menjadi bahan penyempurnaan materi Ranperda sebelum melanjutkan proses pembahasan.
“Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman pengelolaan sektor mineral bukan logam dan batuan di Kaltim. Penyempurnaan aturan penting, kami di DPRD Kaltim berharap pengelolaan MBLB dapat berjalan lebih tertib, memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Reza
Percepatan layanan perizinan dan apek kepastian menjadi perhatian utama melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) selama 14 hari kerja, yaitu 11 hari rekomendasi teknis di Dinas ESDM dan 3 hari penerbitan di DPMPTSP. Pihak Kemendagri mengingatkan skema akselerasi atau percepatan harus tetap mengacu ke Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pusat, terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), serta memenuhi syarat kesesuaian tata ruang melalui KKPR. (k/adv/set dprd kaltim)
