Ketua DPRD Kaltim: Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bukan Keinginan Pribadi Anggota Dewan


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara regulasi, Pokir yang bersumber dari serapan aspirasi warga tersebut merupakan dokumen usulan pembangunan yang penelaahannya diatur dalam Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai bahan penyusunan RKPD.
“Penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, dan kunjungan lapangan, yang secara konstitusional wajib dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pokok-pokok pikiran DPRD bukan keinginan pribadi anggota dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang dihimpun secara resmi dan harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan,” jelas Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim pada awak media belum lama ini.
Menurutnya, program mandatori dan pelayanan dasar seperti jalan provinsi, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027.
” Tentu saja DPRD Kaltim berharap proses penyusunan RKPD 2027 dapat berjalan lebih sinkron, transparan, dan berkeadilan, sehingga aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” jelasnya. (az/adv/sekt dprd kaltim)
