DPRD Kaltim Soroti Sarana Kesehatan dan Regulasi HIV/AIDS
BALIKPAPAN, KALPOSTONLINE.COM | Kalimantan Timur semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa seiring pembangunan IKN. Dampak tersebut terlihat pada peningkatan investasi serta aktivitas sektor konstruksi dan logistik di Kabupaten Penajam Paser Utara dan wilayah penyangganya.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya mobilitas warga juga menuntut penguatan sistem layanan kesehatan. Estimasi ODHIV di Kaltim telah mencapai lebih dari 10.000 kasus, sementara kepatuhan terapi ARV masih berada pada kisaran 56–57 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih komprehensif untuk mencegah putus pengobatan serta memperluas pencegahan, pemeriksaan, dan pendampingan ODHIV.
Regulasi lama Perda Nomor 5 Tahun 2007 regulasi lama Perda Nomor 5 Tahun 2007 sepertinya belum cukup menjawab kompleksitas yang ada terkait masalah tersebut, karena itu perlu dilakukan penyempurnaan melalui revisi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan keberadaan regulasi baru diperlukan untuk menjawab perubahan pola penularan sekaligus memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah.
Praktisi hukum melalui perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mendesak adanya mekanisme pemulihan hak dan pendampingan advokasi. “Ranperda ini belum memuat kanal pengaduan konkret dan mekanisme rehabilitasi nama baik atas penolakan layanan atau diskriminasi kerja. Perlu ditambahkan norma kerja sama dengan LBH agar pemerintah daerah memfasilitasi akses bantuan hukum bagi populasi rentan,” ujar Zainal.
DPRD Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan regulasi tersebut. Uji publik sangat dibutuhkan untuk memastikan semua masukan komponen masyarakat dapat didengar dan kemudian diolah untuk menjadi bagian penyempurnaan regulasi.
“Di dapil saya, Balikpapan, skrining tahunan baru tercapai sekitar 50,5 persen. Pertanyaan konkretnya, komitmen anggaran seperti apa yang disiapkan APBD murni maupun perubahan untuk menjamin ketersediaan logistik dan layanan gratis bagi ODHA ke depan,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim Senin, 9 November 2026 dibalikpapan.
Pihak Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Muhammad Andi Ishak mengakui keterbatasan fasilitas di lapangan.
“Dari 188 puskesmas, baru 134 puskesmas dan dari 65 rumah sakit baru 44 yang siap melayani. Hambatan utama ketersediaan tenaga, sarana prasarana. Kemudian enggan atau takut dari kelompok berisiko memeriksakan diri secara sukarela,” jelasnya. (K/ADV-DPRD KT)