November 18, 2026

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

DPRD Kaltim Monitoring dan Diskusi Perubahan Perda Penanganan Bencana di Balikpapan

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Penguatan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menjadi fokus utama dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Regulasi yang disesuaikan dengan aturan terbaru pemerintah pusat ini kini sedang digodok oleh Komisi I dan Bapemperda DPRD Kaltim bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

Belum lama ini, Komisi I melakukan kunjungan kerja ke BPBD Kota Balikpapan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, khususnya rencana penguatan kelembagaan BPBD Provinsi Kaltim sebagai perangkat daerah mandiri.

” Penguatan kelembagaan BPBD Provinsi Kaltim diharapkan dapat memperjelas kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Kami berharap BPBD Provinsi Kaltim sebagai perangkat daerah mandiri dapat menjalankan fungsi secara maksimal, terutama dalam memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga upaya pencegahan dan penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.”ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat RDP dengan pihak BPBD Kota Balikpapan belum lama ini.

Mandat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Perubahan perda ini merupakan tindak lanjut wajib atas terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menggantikan aturan lama (Permendagri Nomor 46 Tahun 2008).(AZ/ADV-DPRD KT)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan