DPRD Kaltim Gelar Paripurna Ke-35, Bahas Laporan Akhir Sejumlah Ranperda Hingga Pengesahan Perda Pajak


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-35 di di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda. Agenda yang tertuang dalam surat undangan resmi yang ditandatangani Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ini memuat lima pokok acara utama, mulai dari laporan akhir hasil kerja Pansus dan Komisi hingga persetujuan pengesahan Peraturan Daerah (Perda).
Pada agenda pertama, Panitia Khusus (Pansus) dijadwalkan menyampaikan laporan akhir hasil kerja terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kaltim, yakni:
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- Ranperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
Agenda kedua berlanjut dengan penyampaian laporan akhir Pansus terhadap dua Ranperda Provinsi Kalimantan Timur lainnya, meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup serta Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
Memasuki agenda ketiga, rapat mendengarkan laporan akhir hasil kerja Komisi-Komisi pembahas Ranperda. Komisi I DPRD Kaltim menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, khususnya terkait penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sementara itu, Komisi II DPRD Kaltim melaporkan hasil pembahasan dua regulasi di bidang fiskal dan badan usaha daerah, yaitu Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Pada dua agenda penutup, DPRD Kaltim mengambil keputusan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Rangkaian rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Kalimantan Timur atas persetujuan regulasi tersebut.
Rapat paripurna ke 35 ini dipimpin wakil ketua Ekti Imanuel dan didampingi wakil ketua Ananda Emira Moeis, Yenni Eviliana , kemudian hadir pula perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (TF/ADV-DPRD KT)
