Wakil Ketua DPRD Kaltim Bicara Soal Bankeu Balikpapan


BALIKPAPAN, KALPOSTONLINE.COM | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti secara serius tantangan defisit Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut menekan kapasitas fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah. Menyikapi situasi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar pertemuan strategis bersama Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan sempat mengajukan penambahan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu). Namun, permohonan tersebut dipastikan belum dapat dipenuhi untuk tahun anggaran 2027 lantaran adanya penyesuaian dan perubahan skema penganggaran daerah.
“Seperti disampaikan BPKAD meminta bagaimana kalau bisa Bankeu diperbanyak di Kota Balikpapan, tapi sayangnya tahun 2027 tidak ada Bankeu. Semua belanja langsung. Mudah-mudahan nanti 2028 ada Bankeu lagi,” ujar Yenni dalam keterangannya seusai pertemuan belum lama ini.
Menurutnya, keterbatasan anggaran saat ini menuntut pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembiayaan gaji pegawai dan operasional pembangunan yang mendesak.
Balikpapan menghadapi persoalan mendesak seperti krisis air, anggaran provinsi yang terbatas membuat bantuan keuangan dikelola secara selektif.(AZ/ADV-DPRD KT)
