2 Karyawan Bankaltimtara di Periksa Penyidik Kejati Kaltim
Toni: Masih tahap penyelidikan
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sedang melakukan penyelidikan dugaan adanya unsur pidana korupsi dalam pemberian kredit tersebut. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kaltim telah memanggil pihak analisis perkreditan Bankaltimtara untuk dimintai klarifikasi terkait dengan pemberian kredit pada salah satu perusahaan,namun sayangnya yang bersangkutan tidak hadir.
Penyidik terus memanggil pihak Bankaltimtara untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan perkara dugaan korupsi dalam penyaluran kredit. Hari ini Rabu (11/11/2026) dari pihak Bankaltimtara memenuhi panggilan penyidik.
“Infonya ada datang 2 orang dimintai keterangan dalam penyelidikan hari ini,” ujar Toni Yuswanto Kasi Penkum Kejati Kaltim pada Kalpostonline.com Rabu (11/11/2026) melalui ponselnya.
Ketika ditanya siapa saja dari pihak Bankaltimtara yang datang memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan, Toni enggan memberikan keterangan dengan alasan sedang dalam proses penyelidikan.
“Maaf belum bisa karena masih tahap penyelidikan,” pungkasnya.
Baca juga: Temuan BPK Bukti Awal, Praktisi Hukum Dukung Kejati Kaltim Usut Kredit Macet Bankaltimtara
Untuk diketahui Rabu (28/10/2026) lalu penyidik Kejati memanggil pihak analisis perkreditan Bankaltimtara untuk dimintai klarifikasi terkait dengan pemberian kredit pada salah satu perusahaan,namun sayangnya yang bersangkutan tidak hadir.
Terkait kredit macet di Bankaltimtara ini, Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor :700.1.2.4/454-ST/IJ tertanggal 10 April 2026 yang ditandatangani Inspektur Jenderal S.M. Mahendra Jaya menugaskan 10 orang tim untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Ada 3 hal yang diperiksa, tim bertugas selama 8 hari yaitu tanggal 12 sampai dengan 19 April 2026. Salah satu yang diperiksa tim Kemendagri adalah terkait pengelolaan kredit bermasalah pada Bankaltimtara. Dalam surat itu sangat terang benderang disebutkan nama perusahaan yang diperiksa oleh tim Kemendagri.
Media ini berupaya mengkonfirmasi pihak Corporate Secretary PT Bankaltimtara, namun hingga berita ditayangkan belum ada jawaban.
Baca juga: Tim Kemendagri Turun, Kejati Kaltim Selidiki Kredit Macet Bankaltimtara
Dugaan perbuatan melawan hukum di Bankaltimtara, sebagaimana hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan pemeriksaan operasional pada 5 BUMD dan 3 BLUD pada 5 pemda, satu diantaranya Pemprov Kalimantan Timur, adalah PT BPD Kaltim- Kaltara (Bankaltimtara).
Menurut auditor BPK, permasalahan utama terjadi pada pengendalian intern dalam operasional BUMD dan BLUD yang SOP (Standar Operasional Prosedur) belum berjalan optimal. SOP belum disusun atau tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Intern). BPK memberikan contoh permasalahan utama di PT BPD Kaltim-Kaltara, yakni belum memiliki SOP bidang perkreditan yang lengkap sehingga tidak memadai sebagai pedoman analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas kredit, dan tidak memiliki prosedur untuk melakukan konfirmasi kepada KAP (Kantor Akuntan Publik) tentang keabsahan LK audited debitur.
BPK juga memberikan penjelasan terkait temuannya di PT BPD Kaltim-Kaltara, di mana terdapat penambahan plafon kredit yang tidak disertai dengan penambahan nilai jaminan, dan pemberian fasilitas tidak didahului dengan melakukan analisa prospek usaha debitur serta verifikatif untuk meyakini kebenaran dan keakuratan data nasabah. (AZ/QR)