Masalah di RSUD AWS, Ada Deviasi Fisik dan Keuangan
SAMARINDA,KALPOSTONLINE.COM | Belum lama ini Koalisi Pemuda Anti Korupsi Kalimantan Timur (KPAK-KT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jalan Abdul Wahab Syahranie. Pengunjukrasa menyoroti sejumlah persoalan terkait dugaan penggunaan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinkes Kaltim. Diantaranya RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Pemerintah provinsi melalui Dinkes di desak transparan.
RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Rumah Sakit milik pemerintah provinsi ini ada sejumlah masalah seperti adanya Deviasi Fisik dan Keuangan. Untuk tahun anggaran 2025 RSUD A.W. Sjahranie melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp922.847.901.043,00 dan realisasi sebesar Rp874.859.310.838,96 atau 94,80%. Hal itu disampaikan gubernur Rudy Mas’ud dalam Laporan Keuangan Pemerintah provinsi yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah kendala dalam melaksanakan untuk memenuhi target tersebut.
Baca juga: Massa Desak Transparansi Anggaran RSUD AWS dan Kanujoso, Ini Penjelasan Dinas Kesehatan Kaltim
“Dalam pelaksanaannya, faktor penghambat pencapaian target tersebut secara administrasi antara lain, serapan anggaran belum optimal, masih terdapat deviasi fisik dan keuangan serta potensi SiLPA cukup besar,” tulis laporan tersebut.
Tidak hanya menyampaikan soal adanya deviasi fisik dan Keuangan, laporan itu juga terang benderang menyebut adanya keterlambatan dalam kontrak.
“Keterlambatan pengadaan dan kontrak, beberapa alat kesehatan masih proses kontrak atau terkena denda keterlambatan.Sebagian pengadaan tidak terlaksana, terutama karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau harga melebihi kebutuhan (menjadi SiLPA),” jelasnya.
Disisi lain ada pula pekerjaan fisik sudah terlaksana, namun pembayaran belum selesai.
“Proses administrasi dan pembayaran belum selesai, meskipun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan,”demikian tulis laporan keuangan pemprov Kaltim yang ditanda tangani gubernur Rudy Mas’ud 21 Mei 2026.(AZ)