Gratispol Bukan Full Gratis, Fraksi PDIP Kritik Pemprov Kaltim
Berisiko menjadi alat politik urgensi bagi pejabat
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Menuju 1 Tahun Pasangan Gubernur Rudy – Seno Aji Setelah Pemerintah provinsi Kalimantan Timur merilis program Gratispol, berbagai Pro dan Kontra diutarakan sejumlah pihak terkait hal ini. Salah satunya Fraksi PDI-P DPRD Kalimantan Timur melalui juru bicaranya, Yonavia, menyorot tajam pelaksanaan program Gratispol yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dimana ang dinilainya bermasalah dan tidak berjalan sesuai janji awal pemerintah. Ia menyebut, banyak mahasiswa yang semula dinyatakan terakomodasi justru belakangan tidak menerima pembiayaan, tanpa penjelasan yang jelas sejak awal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim dengan agenda Penyampaian Hasil Reses, Senin, (23/2/2026)
“Kami akan sampaikan berikut adalah poin-poin kritik membangun terhadap program gratispol. Satu, masalah administratif dan teknis pendidikan dan kesehatan. Pembatalan sepihak dan ketidakpastian adanya kasus pembatalan beasiswa secara mendadak terhadap mahasiswa yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus yang tidak melanggar kepastian hukum dan mengecewakan peserta.” Ucap Yonavia pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin, (23/02/2026).
Ia juga menyebut terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran, baik dari sisi sosialisasi yang minim maupun keterlambatan verifikasi. Sehingga hal ini juga berdampak pada ketidak sesuaian jadwal pencairan.
“Sistem verifikasi lamban. Proses pendaftaran dan verifikasi sering kali lamban menimbulkan antrean dan ketidaksesuaian jadwal pencairan dana bantuan dengan kalender akademik kampus. Sosialisasi minim. Kurangnya informasi yang merata menyebabkan kesalahpahaman mengenai aturan dan syarat penerima bantuan.” Sambungnya.
PDI-P menyoroti ketidak sesuaian pada realitas dari program gratispol. Dimana adanya batasan maksimal untuk biaya bantuan yang diterima justru menyebabkan sebagian mahasiswa tetap harus menanggung selisihnya.
“Dua, kesanjangan kebijakan realita program pendidikan. Beban ganda kampus. Sistem verifikasi yang rumit menambah beban administrasi bagi pihak perguruan tinggi. Bukan full gratis, terdapat batas maksimal bantuan. Biaya pendidikan maksimal S1, 5 juta per semester. Sehingga jika UKT lebih tinggi, mahasiswa tetap menanggung selisihnya tidak sepenuhnya gratis.” Lanjutnya.
Adanya batasan usia dan eksepsi kelas untuk penerima Gratispol dinilai kurang adil bagi mahasiswa.
“Pembatasan usia dan jenis kelas. adanya pembatasan usia maksimal dan pengecualian kelas eksekutif atau ekstensi dinilai kurang adil bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di usia lanjut.” Imbuhnya.
Ia menambahkan, adanya kuota beasiswa yang bisa didapatkan pejabat eselon II justru memunculkan resiko bahwa Gratispol dapat digunakan sebagai alat politik.
“Tiga, aspek keadilan dan prioritas program umum kebijakan elitis kritik menyebutkan bahwa program beasiswa kadang kurang menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan berisiko menjadi alat politik urgensi bagi pejabat. Adanya sorotan mengenai beasiswa yang bisa diakses oleh pejabat eselon II yang yang tunjangannya sudah besar seharusnya diprioritaskan bagi guru, dosen, atau mahasiswa yang kurang mampu.” Tutupnya. (K)