December 7, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Soal PT. Tata Kirana Megajaya, Pansus Curiga, Dinas ESDM Meradang Sampai Sebut Elit

Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim M Udin dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara milik PT Tata Kirana Megajaya yang diduga palsu.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Dari 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang disebut Pemprov Kaltim, salah satu di antaranya adalah PT. Tata Kirana Megajaya. Perusahaan batubara ini pertama kali terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim yang dihadiri Kadis DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto dan Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra. Perusahaan di wilayah Kukar ini makin “populer” setelah Pansus Ivestigasi Pertambangan DPRD Kaltim bekerja dengan menggelar kali pertama RDP.

Pada rapat Senin 7 Nopember 2022 itu, Azwar Busra kembali membuka kasus PT. Tata Kirana Megajaya. Namun cerita kali ini lebih “ngeri-ngeri sedap”. Azwar menceritakan, pegawai Dinas ESDM Kaltim yang datang ke lokasi penambangan PT. Tata Kirana tidak diperbolehkan masuk ke area pertambangan.

“Pada saat itu memang kita ke sana, namun di tempat menuju lokasi, tempat itu pintunya dijaga,” jelas Azwar kepada Kalpostonline usai RDP dengan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim di gedung E, Senin (7/11/22) lalu.

Pada Senin (14/11/2022), RDP kedua pansus dengan Dinas ESDM Kaltim dan DPMPTS Kaltim. Kali ini persoalan PT. Tata Kirana Megajaya dipertajam lagi oleh M. Udin Wakil Ketua Pansus. Bahkan pertanyaan dengan nada curiga dilontarkannya.

“ESDM mengkonfirmasi perusahaan Tata kirana Megajaya sudah beroperasi. Sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa sudah pernah kunjungan ke sana timnya, akan tetapi mereka tidak diizinkan masuk. Timnya ini jujur tidak bisa masuk atau sebelum masuk sudah disuruh pulang itu, apakah karena menerima sesuatu? Mereka beroperasi apakah ESDM tahu?” tanya M Udin dengan sejumlah pertanyaan lainya.

Pertanyaan M Udin ini mendapat reaksi dari pihak ESDM Kaltim, bahwa kembalinya pihak ESDM dari lokasi PT Tata Kirana Megajaya bukan berarti karena mendapat sesuatu dari perusahaan.

“Terkait Tata Kirana itu saya sendiri sudah saya sampaikan dengan Kapolda dan Irjen Armed. Karena ini terkait IKN bahwa ini adalah cikal bakal konflik karena waktu itu saya ke Kades Sukomulyo sudah ada kekerasan fisik. Jadi mohon maaf Pak, kalau saya masuk ke sana terus saya balik lagi, mohon maaf. Saya pernah di Polda boleh ditanya ke Ditrimsus Pak Indra, bahwa saya mendukung terkait illegal mining di sana dan itu sudah memang beberapa kali,” tegas Sukariamat Kasi Minerba Dinas ESDM Kaltim saat RDP menjawab pertanyaan M Udin.

Menurut Sukariamat, persoalan perusahaan pertambangan batubara PT. Tata Kirana ini sempat pula dipertanyakan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bahkan dari Kemenkuham Irjen Armed ada menanyakan itu. saya gamblang saya bilang ada paparanya di Polda, memang ilegal mining. Jadi kita tidak main-main, kalau seperti saya berjanji ke Polda, ayo saya saksinya, dan saya dukung Bapak, tapi apa yang terjadi masih bermain, terakhirkan terlihat sendiri siapa yang bermain,” katanya.

Dalam RDP Pansus Investigasi pertambangan DPRD Kaltim hadir pula Biro Umum, dan Inspektorat Pemprov Kaltim. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: