Polemik Kursi Pijat Hingga Aquarium Air laut, Tanggapan Kabiro Umum dan Sekda “Mengejutkan”
Sekdaprov: Rp125 juta itu bukan yang di rumah jabatan gubernur, tapi..

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Sebelumnya, ramai menjadi bahan kritik skala nasional yang menyebabkan kegaduhan publik akibat pengadaan sejumlah barang di lingkungan rumah jabatan gubernur yang ditaksir hingga Rp25 M. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merilis video permintaan maaf yang juga berisi pernyataan akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan seperti kursi pijat dan akuarium air laut untuk meredam polemik. Kabiro Umum dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim masing-masing memberikan tanggapan yang “berbeda” terkait perihal ini.
“Ya, jadi kan seperti yang kita dengar tadi malam juga, saya baru lihat videonya Pak Gubernur. Mungkin ada beberapa item yang akan beliau ganti seperti itu ya. Jadi terkait mekanismenya, mungkin kami habis ini akan berkoordinasi dulu dengan Inspektorat, dengan Biro Barang Jasa, dan juga dengan BPKAD .Bagaimana mekanisme, karena pengadannya kan sudah di tahun 2025. Jadi termasuk juga aquarium dan kursi pijat yang seperti beliau sampaikan.” Ucap Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany kepada wartawan di Gedung Odah Etam. Senin, (27/4/2026)
Ia menyoroti pemberitaan yang menyebut harga item kursi pijat sebesar Rp 125 juta dan akan melakukan pengecekan ulang pada item terkait.
Baca juga: Gubernur Minta Maaf dan Mohon Doa Untuk Membangun Kaltim
“Mungkin saya juga meluruskan di beberapa media atau beberapa pemberitaan, kalau kursi pijat itu senilai 125 juta sebenarnya, saya juga nggak tahu itu kursi pijat yang mana yang senilai itu. Karena setahu kami pengadaan kami tidak sebesar itu dan kami juga akan cross-check berapa sebenarnya besaran kursi pijat yang ada di data media-media yang di pemberitaan yang banyak itu.” tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai mekanisme, Astri mengaku belum dapat menerangkan secara rinci, dikarenakan perlunya pembahasan dengan beberapa biro dan instansi terkait agar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
“Sebenarnya kalau dari mekanisme saya juga belum mengetahui secara persis ya Saya juga nanti akan bicara dulu ke Biro Barjas dan Inspektorat, Bagaimana mekanisme yang sama-sama sesuai dengan aturan. Karena bagaimanapun sudah kita laksanakan ya pengadaannya, Jadi pasti akan ada mekanisme-mekanismenya Mungkin sama seperti halnya kemarin pengembalian mobil, akan tetapi kan kalau pengembalian mobil masih ada sistem garansi, jadi masih bisa dilaksanakan sesegara mungkin waktu itu. Nah kalau terkait yang ini, pengadaan yang ini sudah selesai dilaksanakan, makanya kami nanti akan tanyakan dulu ke Inspektorat sama Biro Barang dan jasa” Pungkasnya
Baca juga: 3 Tuntutan Pendemo, Janji Ketua DPRD Kaltim Ditindaklanjuti
Pada momen lain, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni juga berpendapat bahwa pengadaan kursi pijat ratusan juta untuk Gubernur Kaltim, rencananya memang akan ditanggung oleh dana pribadi gubernur sendiri.
“Nanti secara teknisnya saya koordinasikan ya.” ucap Sri Wahyuni kepada insan pers. Senin, (27/4/2026)
Menariknya, ia juga menyebut bahwa pengadaan kursi senilai Rp 125 juta tersebut sebenarnya ada pada biro lain, bukan pada Rumah Jabatan Gubernur.
“Tadi ada sempat ngobrol-ngobrol itu, jadi sebenarnya yang ramai di sosmed yang Rp125 juta itu bukan yang di rumah jabatan gubernur. Tapi di biro lain, Kalau yang di rumah jabatan itu nilainya jauh di bawah itu, sekitar Rp47 m (juta, red)” pungkasnya.
Baca juga: Fraksi Golkar Minta Maaf, Gubernur Kaltim Hanya Ucapkan Terima Kasih
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Gubernur mengaku memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus dibenahi. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat.
”Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun saya menyadari sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” jelas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud pada akn Sosial media Pribadinya. (26/4/2026). (K)


