January 28, 2023

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Ini Kata Kepala UPTD Tahura, Terkait Jalan Hauling

Ilustrasi

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Kepala UPTD Tahuran Doni Fahroni belum bicara banyak terkait dengan penggunaan jalan hauling di Tahura yang diduga adanya “main mata” oleh oknum dengan pihak perusahaan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada awalnya Doni menyebut link media ini belum bisa dibuka, sempat pula menanyakan lokasi hauling di maksud.

“Maaf karena linknya tidak bisa kami buka dan lokusnya yang dimaksud di mana. Dan kami siap memberikan informasi yang ada,” jelas Doni melalui ponselnya, Jumat (20/1/23).

Kepala UPTD ini juga siap menerima media ini dikantornya untuk menjelaskan hal yang telah diberitakan sebelumnya terkait pernyataan pansus investigasi pertambangan DPRD Kaltim soal dugaan adanya perusahaan yang tak berijin masuk di area jalan hauling Tahura.

“Dan kami siap menerima di kantor kami, demikian mohon maaf sebelumnya,” kata Doni lagi.

Sebagaimana diberita Kalpostonline, Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim terus bekerja, dan dukungan masyarakat pun makin positif. Hal ini ditunjukan dalam bentuk memberikan informasi dan data ke “penyidik ” DPRD. Informasi yang diterima pun beragam. Salah satunya adanya dugaan oknum “pemain” di jalan hauling batubara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura). Perusahaan batubara (BB) itu di duga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun dapat melewati jalan hauling di kawasan tersebut dengan terlebih dulu “main mata” dengan oknum. Hal ini diungkapkan pimpinan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim.

“Pertama kami dapatkan informasi dan datanya bahwa ada menggunakan jalur Tahura sebagai jalan hauling, yang terdapat perusahaan tidak memiliki izin, tetapi ada oknum-oknum yang bermain melegalkan dengan jalur hauling tersebut,” kata M. Udin Wakil Ketua Pansus pada media ini di lantai 4 gedung DPRD Kaltim, Senin (16/1/2023).

Politisi vokal dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa, pihaknya akan menindaklanjuti dan mendalami informasi dan data kasus itu. Pansus akan meminta pihak terkait untuk mengambil langkah konkrit untuk melakukan tindakan hukum.

“Kalau memang terbukti kawasan hutan Tahura di jadikan jalan hauling, maka kami meminta Mabes Polri atau polda untuk menindaklanjuti. Karena ini melibatkan oknum-oknum dan harus ditindak tegas. Begitu juga oknum perusahaan harus ditindak tegas, konsekuensi karena merusak daerah Tahura menggunakan sebagai jalur hauling,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota pansus dari Fraksi PDIP, anggota pansus ini meminta pimpinan pansus untuk memanggil Dinas Kehutanan untuk meminta klarifikasi atas dugaan perusahaan tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan tetapi menggunakannya sebagai jalan hauling di Kawasan Tahura.

“Wakil ketua kita perlu memanggil Dinas Kehutanan, apakah mereka mendapatkan izin atau tidak dalam kegiatan itu, tentu ini tidak bisa cepat karena harus ada proses yang dilalui pansus, mungkin minggu ke depan agar kita mendapatkan kejelasan, jika tidak ada izin ya harus distop kegiatanya, karena merugikan kita,” kata Agiel Suwarno anggota pansus Investigasi DPRD Kaltim di gedung dewan. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: