Dinas PU Kukar Diperkuat Pejabat Baru, Bupati Aulia minta Profesionalisme ASN
Sejumlah pejabat fungsional dilantik
KUTAI KARTANEGARA, KALPOSTONLINE | Sekira 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Pekerjaaan (DPU) di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pejabat fungsionalnya dilantik oleh Bupati Aulia Rahman Basri, Senin (28/7/2025). Kegiatan pelantikan ini berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar
Pelantikan ini tindak lanjut rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertuang dalam surat resmi 18 Juni 2025. Langkah ini mendukung kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta pelaksanaan sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN.
Ada pun OPD yang mendapatkan penguatan dengan adanya pelantikan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, serta Dinas Ketahanan Pangan. Pelantikan ini disambut gembira. Bupati mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah resmi diangkat. Menurut bupati, jabatan fungsional merupakan bagian upaya pembinaan karier ASN berbasis kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan semangat kerja, tanggung jawab, dan loyalitas di manapun ditugaskan. Berikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan Kukar sebagai daerah yang unggul dan berdaya saing tinggi,” ujar Aulia.
Bupati Aulia mengingatkan bahwa proses pengangkatan pejabat mengedepankan prinsip objektif dan adil, tanpa membedakan latar belakang apapun.Jabatan fungsional bukan hanya jabatan administratif, tapi amanah yang membutuhkan keahlian serta dedikasi tinggi dan berintegritas. Bupati meminta pejabat fungsional untuk menerapkan nilai ASN BerAKHLAK dalam betugas, membangun kolaborasi lintas sektor dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Integritas adalah kunci. Saya minta jabatan ini dijalankan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Kita semua bertanggung jawab menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan fokus pada pelayanan. Paling penting hindari segala bentuk penyimpangan,” katanya. (K/adv/DPU Kukar)