Beredar di Media Sosial Surat Gubernur Kaltim Minta Sekdaprov Memberi Sanksi ke Kabid dan Kadis ESDM
Terkait Hasil Penggeledahan Kejati Kaltim di Kantor ESDM Provinsi

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Pada Senin 16 Maret 2026 Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono Nomor 22, Samarinda terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi aktivitas penambangan CV AJI. Namun yang menarik saat melakukan penggeledahan tim penyidik menemukan uang sebesar Rp189.500.000,00 di ruangan kerja Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Kaltim berinisial AP.
Kini beredar dimedia sosial Surat Gubernur Kaltim terkait dengan hasil pengegeledahan tersebut, isinya meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Minerba dan kadis ESDM Prov.Kaltim.
Ada pun isi Surat Gubernur Kaltim tersebut adalah Nomor Lampiran Hal : 700.1.2.1/4308/itprov-111/2026. Hal, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terkait Hasil Penggeledahan yang Dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Dinas ESDM Prov Kaltim. Surat ditujukan ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terkait Hasil Penggeledahan yang Dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Dinas ESDM Prov. Kaltim Nomor 700.1.2.1/2780/itprov-1/2026 tanggal 12 Oktober 2026, simpulan hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. Benar, pada saat penggeledahan tanggal 16 Maret 2026 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terdapat uang tunai yang ditemukan di ruangan kerja Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Kaltim Sdr. Achmad Prannata sebesar Rp189.500.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Rp143.350.000,00 yang ditemukan di brankas dan senilai Rp46.150.000,00 ditemukan di tas, yang diakui merupakan pemberian dari pihak ketiga kepada Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Kaltim dan digunakan sebagai uang operasional bidang. Selain itu ditemukan kondisi bahwa pada hari terjadi penggeledahan terdapat pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh seseorang yang bukan berstatus pegawai Dinas ESDM Prov. Kaltim yaitu Sdr. Imelda yang temyata sudah bekerja sejak bulan Agustus 2025 sampai dengan saat pemeriksaan, namun tidak ada kejelasan status administrasinya baik bekerja sebagai pegawai ataupun magang pada Dinas ESDM Prov. Kaltim. Diketahui bahwa Sdr. Imelda dibawa oleh Sdr. Achmad Prannata yang di mana ini merupakan di luar kewenangan yang bersangkutan3 Atas simpulan hasil pemeriksaan di atas, diinstruksikan kepada Saudara selaku Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan ini sebagai bahan dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Achmad Prannata dan atasan langsung yang bers angkutan yaitu Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim a.n. BA sesuai ketentuan perundang-undangan. Surat tersebut tertanggal 18 Oktober 2026 di tanda tangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Media ini mengkonfirmasi pihak pemprov Kaltim untuk memastikan apakah surat gubernur yang beredar di media sosial itu benar surat gubernur.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui surat tersebut. Sedangkan Kabid Bidang Minerba ESDM Kaltim Achmad Prannata ketika dikonfirmasi melalui pesan percakapan WA, jawaban bertuliskan.”Terimakasih Pak (Wartawan) dari Kalpostonline.com atas konfirmasinya. Untuk pertanyaan terkait surat gubernur ke Sekprov untuk Kadis ESDM dan temuan saat penggeledahan Kejati Kaltim,kami tidak memiliki informasi dari sumber resmi kami saat ini.Jadi kami tidak bisa membenarkan atau membantah hal tersebut di chat ini”
Media ini juga mengkonfirmasi Sekdaprov Sri Wahyuni, kepala biro hukum Suparmi dan kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto. Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban. (TIM)
