Kolaborasi DPRD, Pemprov dan Kejati Kaltim Penuhi Hak Anak Terlantar


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak terlantar di Kaltim sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Menyikapi amanat konstitusi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa meskipun Kaltim dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, persoalan anak terlantar masih ditemukan di lapangan sehingga membutuhkan komitmen bersama lintas pemangku kepentingan untuk menanganinya.
Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim beserta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim tentang Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar di Pendopo Odah Etam, baru-baru ini.
“Konstitusi kita, khususnya Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kepastian hukum menjadi pintu dasar bagi anak-anak , karena selama ini terhambat urusan administrasi. Tanpa perwalian berkekuatan hukum, anak-anak ini akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan, hingga layanan kesehatan seperti BPJS,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa, DPRD Kalimantan Timur siap untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Kaltim juga siap untuk memastikan alokasi anggaran pada Dinas Sosial, Dinas P3A, dan Dinas Dukcapil. Kemudian mendorong agar CSR BUMN, BUMD, dan perbankan untuk kepentingan kebutuhan anak terlantar.
” Kami di DPRD juga merekomendasikan perluasan kesepakatan hingga tingkat kabupaten/kota, pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu, dan integrasi satu data anak terlantar.Mari kita pastikan tidak ada satu pun anak di panti asuhan Kalimantan Timur yang tertinggal atau kehilangan haknya sebagai warga negara,” pungkasnya. (TF/ADV-DPRD KT)
