Pansus DPRD Kaltim Sampaikan Laporan Akhir Ranperda MBLB, Pastikan Tak Ada Pungutan Baru


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menuntaskan tugasnya dengan memaparkan hasil akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Rapat Paripurna Ke-35, Rabu (18/11/2026).
Disampaikan secara langsung oleh Ketua Pansus MBLB, Reza Fachlevi, dokumen laporan tersebut menggarisbawahi komitmen dewan agar regulasi anyar ini tidak memicu kerumitan birokrasi baru bagi dunia usaha maupun warga setempat.
“Pansus menegaskan bahwa Ranperda ini tidak membentuk pungutan baru, tidak menambah tahapan perizinan, dan tidak mengambil alih kewenangan pemerintah pusat. Sanksi administratif hanya dikenakan sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujar Reza.
Pansus menyimpulkan payung hukum ini siap memberi kepastian usaha, memberantas aktivitas pertambangan ilegal, sekaligus memprioritaskan pelaku usaha dan pekerja lokal.
Sebagai tindak lanjut, Pansus menyampaikan empat poin rekomendasi kepada forum rapat paripurna:
- Meminta Rapat Paripurna menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Menyiapkan Peraturan Pelaksanaan, Gubernur menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dan menetapkan cetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, mengatur mekanisme kerja satuan tugas pengawasan, serta memastikan tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang terintegrasi antara Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperkuat Kapasitas Pelaksanaan, Pemerintah daerah memperkuat kapasitas perangkat daerah, sumber daya manusia, dan anggaran untuk pelayanan perizinan, pembinaan, dan pengawasan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan aparat penegak hukum.
- Melaksanakan Fungsi Pengawasan: DPRD melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, antara lain melalui laporan gubernur yang diwajibkan dalam Ranperda.
Di penghujung pemaparannya, legislator Partai Gerindra tersebut menyerahkan berkas laporan akhir kepada pimpinan sidang untuk dilanjutkan ke tahapan penetapan perda. (K/ADV-DPRD KT)
