Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi II DPRD Kaltim


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Upaya pemerintah mengejar kekurangan setoran pajak sebesar Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026 guna mencapai proyeksi (outlook) akhir tahun senilai Rp2.310,8 triliun (sekitar 98 persen dari target APBN 2026) mendapat peringatan agar tidak membebani rakyat.
Pimpinan MUI mengingatkan supaya intensifikasi penagihan pajak tidak menekan daya beli masyarakat dan sektor usaha formal, senada dengan desakan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur yang meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai subjek untuk menutup kekurangan pendapatan negara di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok dan tingginya beban pajak saat ini.
“Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” ujar Nurhadi Saputra Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim menanggapi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan manfaat pajak yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, Kewajiban membayar pajak harus diimbangi dengan pembangunan dan pelayanan publik yang nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” tegas Nurhadi. (TF/ADV-DPRD KT)
