November 19, 2026

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Perihal Aturan dan Penggunaan Vape, Anggota DPRD Kaltim Soroti Kerentanan Pemutusan Hubungan Kerja

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Nasib sekitar 400 gerai rokok elektrik yang menyerap kurang lebih 1.400 tenaga kerja di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius menyusul terbitnya surat edaran Kapolri tertanggal 30 Oktober 2026 tentang larangan penggunaan vape bagi personel Polri, serta Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tanggal 6 November 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.

Merujuk perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, skala usaha dan jumlah pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan daerah agar penyesuaian regulasi tidak menimbulkan dampak negatif pada sektor ketenagakerjaan.

Salah satu anggota komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, berpendapat bahwa Pemerintah daerah (pemda) tidak hanya memperketat pengawasan peredaran vape, namun perlu pula membuat skema perlindungan dan peralihan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan di bidang ini.

“Data ini harus ditindaklanjuti secara serius. Tingkat kerentanan pemutusan hubungan kerja bergantung pada wujud kebijakan nantinya serta kemampuan masing-masing pelaku usaha saat melakukan penyesuaian adanya aturan larangan tersebut,” ujar Firnadi kepada awak media

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi usaha perlu bergerak cepat memverifikasi jumlah pekerja, persebaran toko, hingga status hubungan kerja. Pemerintah juga perlu menyiapkan pelatihan keterampilan baru atau reskilling untuk bekal memasuki bidang pekerjaan bidang lain.

“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang,” tegasnya.

Mencermati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa fatwa itu harus dihormati, Namun
tidak otomatis menghentikan operasional usaha tanpa adanya regulasi pemerintah.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” jelasnya (TF/ADV-DPRD KT).

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan